Oleh: Alfan Witular
Ketua PW MIO Indonesia Prov. Banten
TANGERANG, 13 Oktober 2026 — Peringatan Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang bukan sekadar momentum mengenang perjalanan sejarah sebuah daerah. Lebih dari itu, hari jadi ini menjadi ruang refleksi untuk menghargai jasa para pendahulu, menilai perjalanan pembangunan, serta merenungkan kembali makna kepemimpinan yang sesungguhnya.
Pada pagi yang ceria ini, seperti biasanya, aku ditemani secangkir kopi hitam dan rebusan hasil kebun, ubi serta singkong. Sederhana, tetapi terasa nikmat. Sambil menikmati kopi, aku mencoba mencurahkan beberapa pemikiran, ditemani dukungan dan semangat dari permaisuri tercinta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari kesederhanaan pagi itu, pikiranku tertuju pada satu pertanyaan: sudahkah kita memaknai kepemimpinan sebagai pengabdian, bukan sekadar kekuasaan?
Pertanyaan ini terasa relevan ketika Kabupaten Tangerang memperingati hari jadinya yang ke-394. Perjalanan panjang daerah ini tidak dapat dilepaskan dari peran para pemimpin terdahulu, para pejuang, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen rakyat yang turut membangun daerah.
Salah satu bentuk penghormatan terhadap sejarah itu diwujudkan melalui ziarah ke makam H. Ismet Iskandar di Kelurahan Pakulonan Barat, Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut dilakukan bersama sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Rusdi, tokoh pemuda Karang Taruna Andi Cahya, unsur pemerintah kelurahan Desi, serta Sekretaris Kecamatan Kelapa Dua Dwi Candra Budiman.
Bagi saya, ziarah bukan hanya kegiatan seremonial. Ia merupakan pengingat bahwa setiap capaian hari ini memiliki jejak perjuangan masa lalu. Menghormati para pendahulu berarti menjaga ingatan kolektif sekaligus mengambil pelajaran dari perjalanan kepemimpinan mereka.
Dua Dekade Kepemimpinan dan Perjalanan Pembangunan
Dalam perjalanan Kabupaten Tangerang, masyarakat tentu memiliki ingatan dan pengalaman masing-masing terhadap kepemimpinan yang pernah berlangsung.
Sepuluh tahun kepemimpinan H. Ismet Iskandar dan sepuluh tahun kepemimpinan Ahmed Zaki Iskandar merupakan bagian dari perjalanan pemerintahan Kabupaten Tangerang selama dua dekade.
Periode tersebut patut dilihat sebagai bagian dari proses pembangunan daerah, termasuk perkembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tentu, pembangunan bukanlah hasil kerja seorang pemimpin semata. Ada kontribusi aparatur pemerintahan, dunia usaha, organisasi masyarakat, para tokoh, dan terutama masyarakat yang menjadi bagian penting dalam perjalanan daerah.
Karena itu, mengenang kepemimpinan masa lalu seharusnya tidak berhenti pada pujian atau nostalgia. Sejarah perlu menjadi bahan evaluasi agar kepemimpinan hari ini mampu melanjutkan hal-hal baik, memperbaiki kekurangan, dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Menjadi Pemimpin Bukan Sekadar Menduduki Jabatan
Saat ini, banyak orang bermimpi menjadi pemimpin. Namun, tidak semua memahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar kemampuan memberikan perintah, menduduki jabatan, atau memperoleh penghormatan.
Kepemimpinan adalah tanggung jawab moral. Ia menuntut keberanian mengambil keputusan, kesediaan mendengarkan, kemampuan memahami persoalan, dan ketulusan melayani.
Seorang pemimpin dapat memiliki jabatan tinggi, tetapi belum tentu dekat dengan rakyatnya. Sebaliknya, seseorang yang sederhana bisa memperoleh kepercayaan besar karena sikap, tindakan, dan keberpihakannya kepada kepentingan bersama.
Bagi saya, pemimpin yang hebat bukan semata-mata orang yang memiliki kekuasaan besar, melainkan mereka yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi orang-orang yang dipimpinnya.
Prinsip ini berlaku di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, organisasi, institusi, hingga pemerintahan. Dalam birokrasi, khususnya, kepemimpinan harus tercermin melalui pelayanan publik yang profesional, transparan, adil, dan manusiawi.
Lantas, bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai rakyat?
Menurut saya, ada empat prinsip mendasar yang patut dijadikan pegangan.
1. Memahami Rakyat, Bukan Sekadar Mendengar Laporan
Pemimpin tidak boleh hidup di menara gading, jauh dari kenyataan yang dihadapi masyarakat. Ia harus bersedia turun ke lapangan, menyapa warga, mendengarkan keluhan, dan memahami persoalan secara langsung.
Laporan administratif memang penting. Namun, laporan tidak selalu mampu menggambarkan seluruh pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pelayanan pemerintahan.
Pemimpin harus membuka ruang dialog agar masyarakat merasa aman menyampaikan pendapat, termasuk kritik yang tidak menyenangkan.
Jangan pernah merasa benar hanya karena berada di posisi yang berkuasa. Kritik yang disampaikan dengan itikad baik justru dapat menjadi bahan perbaikan.
Dalam pelayanan publik, prinsip ini berarti aparatur tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga memahami kebutuhan warga yang dilayani.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar hadir ketika acara seremonial. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir ketika masalah harus diselesaikan.
2. Jujur dan Amanah dalam Menjalankan Kekuasaan
Kepercayaan adalah modal paling berharga dalam kepemimpinan. Sekali kepercayaan rusak akibat kebohongan, penyalahgunaan wewenang, atau janji yang diingkari, memulihkannya bukan perkara mudah.
Pemimpin yang amanah harus berani mempertanggungjawabkan perkataan dan tindakannya. Ia tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Kejujuran juga menuntut keterbukaan dalam pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan publik.
Bagi saya, kejujuran merupakan fondasi kepercayaan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan hanya akan menjadi bangunan yang tampak kokoh dari luar, tetapi rapuh di dalam.
Rakyat boleh saja menerima bahwa seorang pemimpin memiliki keterbatasan. Namun, rakyat berhak menuntut integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab dari orang yang diberi mandat untuk memimpin.
3. Rendah Hati dan Tidak Sombong
Jabatan dapat mengubah cara seseorang diperlakukan. Orang-orang mungkin lebih sering memberikan penghormatan, lebih berhati-hati ketika berbicara, atau enggan menyampaikan kritik secara terbuka.
Di sinilah kerendahan hati seorang pemimpin diuji.
Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk tetap membumi. Pemimpin tidak seharusnya mengukur harga dirinya dari banyaknya orang yang menunduk ketika berhadapan dengannya.
Pemimpin yang rendah hati memahami bahwa jabatan hanyalah amanah yang memiliki batas waktu. Ia tidak kehilangan kesediaan untuk mendengar hanya karena merasa memiliki kewenangan.
Kesederhanaan bukan berarti mengurangi wibawa. Justru, sikap terbuka, santun, dan menghormati orang lain dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.
Pemimpin yang dicintai bukanlah pemimpin yang selalu dipuji, melainkan pemimpin yang mampu menerima kenyataan, mengakui kekurangan, dan bersedia memperbaiki kesalahan.
4. Berani Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan
Kepemimpinan juga membutuhkan keberanian moral.
Seorang pemimpin akan menghadapi berbagai kepentingan, tekanan, dan perbedaan pandangan. Dalam keadaan seperti itu, ia harus mampu menempatkan kepentingan publik, aturan yang berlaku, dan prinsip keadilan sebagai pertimbangan utama.
Kebenaran tidak boleh tunduk hanya karena berhadapan dengan kekuasaan. Keadilan tidak boleh berubah hanya karena seseorang memiliki kekayaan, kedekatan, atau pengaruh.
Keberanian seorang pemimpin terlihat ketika ia bersedia melindungi hak masyarakat, menindaklanjuti pengaduan secara adil, dan memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemimpin harus menjadi pelindung kepentingan rakyat, bukan sumber ketakutan bagi mereka.
Namun, keberanian juga harus berjalan bersama kebijaksanaan. Membela kebenaran bukan berarti bertindak sewenang-wenang, melainkan berani mengambil sikap berdasarkan fakta, aturan, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pelayanan Publik yang Humanis sebagai Ukuran Kepemimpinan
Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, pelayanan publik harus bergerak menuju pendekatan yang lebih humanis.
Masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari gedung yang megah, jalan yang dibangun, atau program yang diumumkan. Mereka juga menilai dari pengalaman sehari-hari ketika mengurus dokumen, menyampaikan keluhan, meminta bantuan, atau mencari keadilan.
Apakah mereka dilayani dengan baik? Apakah keluhannya didengar? Apakah prosedurnya jelas? Apakah haknya dihormati?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut sesungguhnya menjadi ukuran penting bagi kualitas kepemimpinan.
Pemerintahan yang baik tidak cukup hanya bekerja secara administratif. Ia harus mampu menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, transparan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Di sinilah seorang pemimpin dituntut untuk membangun budaya kerja yang menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan, bukan sekadar angka dalam laporan kinerja.
Menjaga Warisan, Membangun Masa Depan
Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang seharusnya menjadi momentum untuk menyatukan penghormatan terhadap sejarah dengan tanggung jawab membangun masa depan.
Menghormati para pendahulu tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan masa lalu. Mengapresiasi pembangunan yang telah dicapai juga tidak berarti berhenti melakukan evaluasi.
Justru, kedewasaan sebuah daerah terlihat dari kemampuannya menghargai jasa para pendahulu sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai menyusun kata-kata, tetapi juga mampu menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak menjadikan jabatan sebagai simbol keistimewaan, melainkan sebagai amanah untuk bekerja lebih keras, berlaku lebih adil, dan bertanggung jawab lebih besar.
Pada akhirnya, masa jabatan akan berakhir. Gelar dan kedudukan dapat berganti. Kekuasaan yang hari ini berada di tangan seseorang, suatu saat akan diserahkan kepada orang lain.
Namun, jejak kebaikan yang ditinggalkan melalui tindakan nyata akan terus hidup dalam ingatan masyarakat.
Jadilah pemimpin yang kehadirannya membawa ketenangan, perkataannya memberi harapan, dan tindakannya menghadirkan perubahan.
Jadilah pemimpin yang ketika rakyat berbicara, ia bersedia mendengarkan. Ketika rakyat membutuhkan pelayanan, ia memastikan hak mereka dihormati. Ketika rakyat menghadapi ketidakadilan, ia tidak berpaling.
Sebab, pemimpin yang dicintai rakyat bukanlah mereka yang paling ditakuti ketika berkuasa, melainkan mereka yang tetap dihormati karena ketulusan pengabdian dan manfaat yang ditinggalkan.
Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang. Semoga perjalanan panjang daerah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan membutuhkan kerja bersama, dan kepemimpinan sejati harus selalu berpijak pada kepentingan rakyat.
Alfan Witular
Ketua PW MIO Indonesia Prov. Banten
