Detikberita, Jakarta – Pelaku usaha di sektor pertambangan, Yossy S Manoppo, meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembelian logam mulia yang diduga dilakukan secara ilegal. Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha yang telah mengantongi perizinan resmi, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Yossy menilai masih banyak transaksi logam mulia yang berlangsung di luar mekanisme resmi sehingga luput dari pengawasan. Ia berharap penegakan aturan dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.
“Kami yang punya izin lengkap seakan-akan tidak punya porsi untuk pembelian. Sekarang ini para pembeli ilegal banyak berkeliaran tanpa dipantau oleh Kementerian ESDM, kepolisian, bahkan ada oknum-oknum yang ikut bermain,” ujar Yossy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 1/7/26.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, apabila seluruh transaksi logam mulia dilakukan sesuai ketentuan dan memenuhi kewajiban perpajakan, potensi penerimaan negara akan meningkat secara signifikan.
Menurut Yossy, berdasarkan ketentuan yang berlaku, transaksi logam mulia dikenakan pungutan sekitar 1,2 persen yang terdiri atas PP sebesar 1,1 persen dan PPh sebesar 0,025 persen. Dengan nilai transaksi logam mulia yang tinggi, sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menopang pendapatan negara.
“Satu kilogram logam mulia saja pajak aturan pemerintah, PP-nya 1,1 persen dan PPh-nya 0,025 persen. Dengan nilai transaksi harga saat ini, potensi pajak dari logam mulia itu sangat luar biasa,” katanya.
Yossy berpendapat, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor logam mulia dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat devisa negara. Karena itu, ia berharap pemerintah lebih memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor-sektor strategis sebelum mempertimbangkan perluasan objek pajak lainnya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada kementerian terkait dan aparat penegak hukum agar pengawasan terhadap aktivitas perdagangan logam mulia diperketat.
“Harus ada perintah khusus kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian ESDM untuk menertibkan ini. Jangan hanya menyampaikan laporan yang penting Bapak Presiden senang. Sektor perpajakan logam mulia ini salah satu potensi penerimaan negara terbesar jika dikelola dengan benar,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepolisian RI, maupun instansi terkait mengenai pernyataan tersebut.
