Menurutnya, kesadaran masyarakat sipil global dan jejaring akademik memiliki potensi signifikan untuk mendorong resolusi konflik yang lebih adil dan etis.
FGD ini menghasilkan enam poin rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam bentuk policy brief.
Rekomendasi tersebut mencakup kecaman terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap kepala negara berdaulat, seruan pembebasan Presiden Maduro, hingga dorongan agar isu ini segera masuk dalam agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para peserta sepakat bahwa prinsip non-intervensi dan imunitas kepala negara harus ditegakkan demi mencegah preseden serupa di masa depan.
Pihak AIHII menyambut positif inisiatif akademik ini dan mendorong adanya dialog lanjutan dengan Kemlu RI.
Sinergi antara pemikiran akademis dan praktisi kebijakan luar negeri diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia yang bebas aktif dalam merespons krisis kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional di panggung global.
Halaman : 1 2
