DetikBerita. Co. Id || Jakarta – Center for Latin America (CeLA) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Indonesia dan Solidaritas Global South Menyikapi Situasi Venezuela pada Kamis lalu di Jakarta.
Diskusi ini menghadirkan Duta Besar Republik Bolivar Venezuela untuk Indonesia, H.E. Enrique Antonio Acuna Mendoza, guna membahas eskalasi politik pasca-penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores pada awal Januari 2026.
Dalam paparannya, Dubes Mendoza menegaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, kepemimpinan Venezuela dijalankan oleh Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai Presiden sementara.
Pemerintah Venezuela kini fokus pada upaya pemulihan stabilitas nasional melalui pembentukan komisi evaluasi serta membuka ruang dialog multilateral, termasuk dengan kalangan akademisi di Indonesia.
Diskusi yang diikuti oleh berbagai perwakilan universitas ternama dan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) ini juga menyoroti strategi diplomasi publik.
Ibu Kesi Yovana dalam sesi diskusi menekankan pentingnya memengaruhi opini publik domestik di Amerika Serikat sebagai instrumen penekan kebijakan luar negeri.
Menurutnya, kesadaran masyarakat sipil global dan jejaring akademik memiliki potensi signifikan untuk mendorong resolusi konflik yang lebih adil dan etis.
FGD ini menghasilkan enam poin rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam bentuk policy brief.
Rekomendasi tersebut mencakup kecaman terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap kepala negara berdaulat, seruan pembebasan Presiden Maduro, hingga dorongan agar isu ini segera masuk dalam agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB.
Para peserta sepakat bahwa prinsip non-intervensi dan imunitas kepala negara harus ditegakkan demi mencegah preseden serupa di masa depan.
Pihak AIHII menyambut positif inisiatif akademik ini dan mendorong adanya dialog lanjutan dengan Kemlu RI.
Sinergi antara pemikiran akademis dan praktisi kebijakan luar negeri diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia yang bebas aktif dalam merespons krisis kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional di panggung global.
