DetikBerita.co.id||Bandar Lampung – Kejaksaan Tinggi Lampung resmi menetapkan mantan Gubernur Lampung periode 2019–2024, Arinal Djunaidi, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES) senilai 17.286.000 dolar Amerika Serikat.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada Selasa, 28 April 2026, oleh Tim Penyidik pada Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Lampung setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Arinal Djunaidi yang dalam dokumen perkara disebut sebagai ARD.
Kejati Lampung mengungkapkan, setelah pemeriksaan saksi terhadap ARD, tim penyidik melaksanakan ekspose atau gelar perkara untuk menelaah hasil penyidikan. Dari hasil ekspose tersebut, penyidik menyimpulkan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana PI 10 persen tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap Saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka,” demikian keterangan resmi Kejati Lampung.
Penetapan status tersangka itu tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-04/L.8/Fd.2/04/2026 tertanggal 28 April 2026.
Selain menetapkan status hukum, penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap Arinal Djunaidi demi kepentingan penyidikan. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung di Way Hui selama 20 hari, terhitung mulai 28 April hingga 17 Mei 2026.
Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor PRIN-04/L.8/Fd.2/04/2026 tanggal 28 April 2026.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Participating Interest 10 persen pada WK OSES yang nilainya mencapai lebih dari Rp280 miliar jika dikonversi ke rupiah. Dana PI sendiri merupakan hak daerah penghasil migas untuk memperoleh bagian kepemilikan sebesar 10 persen dalam pengelolaan wilayah kerja migas.
Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta hak asasi manusia.
“Kejati Lampung menjamin profesionalitas serta integritas seluruh jajaran tim penyidik dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk turut membantu perkembangan penanganan perkara ini,” ujar pihak Kejati.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk melaporkan apabila terdapat aparat penegak hukum di lingkungan Kejati Lampung yang diduga melakukan tindakan tercela dalam proses penanganan perkara tersebut.
Langkah itu, menurut Kejati, dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta demi tegaknya supremasi hukum.
