Sebagai provinsi penghasil nikel strategis, Sulawesi Tenggara memiliki kepentingan besar dalam mendorong hilirisasi yang memberi efek berganda terhadap lapangan kerja, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
GERAK SULTRA menilai pemberitaan tersebut gagal menghadirkan perspektif keseimbangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
“Kalau semua desakan hilirisasi dianggap keliru karena moratorium, lalu sampai kapan daerah hanya jadi penonton eksploitasi? Ini soal keadilan ekonomi,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jangan Bangun Opini yang Menyesatkan
Wiwin juga menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan analisis yang komprehensif, bukan membangun kesan seolah-olah aspirasi pembangunan smelter bertentangan dengan kebijakan negara.
Menurutnya, kebijakan hilirisasi adalah agenda strategis nasional Indonesia. Karena itu, diskursusnya harus diletakkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang, bukan sekadar dikunci oleh tafsir sempit atas moratorium.
GERAK SULTRA meminta agar polemik ini dibahas secara objektif dan terbuka, dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, serta masyarakat terdampak.
“Kami tidak sedang membela korporasi. Kami membela hak daerah untuk berkembang secara adil dan bermartabat. Jangan giring opini seolah-olah perjuangan ekonomi masyarakat itu tidak relevan,” tutup Wiwin.(*)
Laporan: Redaksi
- Tim Hukum Dan Ketua Yayasan IAI Rawa Aopa Bantah Tuduhan Dugaan Pelecehan Seksual - 15/04/2026
- Semangat Kartini Ditengah Tantangan Ekonomi : Bijak Mengelola Keuangan Keluarga Adalah Kunci Ketahanan Bangsa - 12/04/2026
- Teddy Oetomo Rayakan Lonjakan 578 Juta Ton Nickel SCM, Jumran: Itu Alarm Bahaya Bagi Sungai Dan Hutan! - 11/04/2026
Halaman : 1 2
