KONAWE, 29 Januari 2026
Komisi III DPRD Kabupaten Konawe terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Meski demikian, langkah ini masih terganjal tantangan keterbatasan kemampuan fiskal atau anggaran daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Konawe, Ir. Joni Pisi, M.Si., menjelaskan bahwa secara regulasi, standar penggajian bagi PPPK penuh waktu sudah ditetapkan dengan jelas oleh pemerintah pusat. Namun, persoalan krusial muncul pada skema PPPK paruh waktu yang hingga kini belum memiliki ketentuan baku mengenai besaran penghasilannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk PPPK penuh waktu, standarnya sudah ada. Yang menjadi persoalan dan belum memiliki standar tetap adalah PPPK paruh waktu,” ujar Joni Pisi saat dikonfirmasi, Rabu (29/1/2026).
Kehati-hatian dalam Kebijakan Finansial Joni mengungkapkan bahwa saat ini pembayaran gaji PPPK paruh waktu masih mengacu pada ketentuan lama dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan ini diambil secara hati-hati agar tidak membebani APBD secara berlebihan yang justru berisiko pada tersendatnya pemenuhan hak pegawai di masa depan.
“Kami sangat berhati-hati karena setiap SK yang diterbitkan membawa konsekuensi finansial. Jangan sampai mereka tidak bisa menjalankan tugas sesuai SK karena anggaran daerah yang tidak mencukupi,” jelas Ketua Fraksi Konawe Emas (PDIP–PKB) tersebut.
Kualitas Guru Jadi Prioritas Selain masalah kesejahteraan, Joni Pisi menegaskan bahwa DPRD tidak hanya fokus pada pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga PPPK. Menurutnya, kualitas dan kompetensi guru adalah ujung tombak kemajuan pendidikan di Konawe.
- Reses Anggota Legislator Tahap II Tahun 2026Ir. Joni pisi, Msi Menjaring Aspirasi Masyarakat Secara Lansung dan Menyerap Serta Menindak Lanjuti aspirasi Masyarakat Desa Inolobu, kec Wawotobi Kab. Konawe. - 06/04/2026
- Komisi III DPRD Kabupaten Konawe Terus Menunjukkan KomitmennyaDalam Memperjuangkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Khususnya Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja(PPPK) - 05/04/2026
- Anggota DPRD Menerima dan Menyerap Aspirasi Masyarakat BTN Satria Terkait Krisis Sarana Air Bersih dan Siap Menindak Lanjuti Usulan Masyarakat - 05/04/2026
Halaman : 1 2 Selanjutnya
