Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Aktivis Muda Sulawesi Tenggara (PB HAM SULTRA) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia untuk segera mencopot Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari beserta Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP), terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Konawe yang menelan anggaran 10.600.000.000 di 53 titik di kab.konawe Tahun Anggaran 2025 . Pada Kamis 16 April 2026
Desakan tersebut disampaikan langsung Muh.Supril selaku ketua umum PB HAM SULTRA menilai bahwa proyek strategis di sektor pertanian tersebut sarat dengan indikasi penyimpangan anggaran karna terjadi pemindahan titik lokasi awal pembangunan jaringan yang sudah di usulkan dinas pertanian kab.konawe
Proyek pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Konawe yang seharusnya menjadi penopang ketahanan pangan bukan justru sebagai masalah karena bangun jaringan tersebut jauh dari areal persawahan petani karna bangunan tersebut itu berada di depan rumah warga atau di pingir jalan masyarakat yang jauh dari persawahan masyarakat .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta Kementerian PUPR segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala BWS IV Kendari dan pihak Satker OP yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jaringan irigasi,” tegas supril
PB HAM SULTRA mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan dan laporan masyarakat, ditemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari kualitas pekerjaan yang buruk, serta volume bangunan yang lebih pendek dari lahan sawah masyarakat.
- PB HAM SULTRA Desak Kementerian PUPR RI Copot Kepala BWS IV Kendari dan Satker OP Terkait Dugaan Korupsi Irigasi Konawe T.A 2025 - 17/04/2026
- HMKSI Guncang Dugaan Pelecehan di IAI Rawa Aopa: Hentikan Budaya Tutup Mulut, Hukum Harus Jalan! - 17/04/2026
- Bareskrim Polri di Minta Periksa Kepala Syahbandar Konut, Dalam Kasus PT. Masempo Dalle - 17/04/2026
Halaman : 1 2 Selanjutnya
