Detikberita, Jakarta – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Gorontalo menyambut optimistis kepemimpinan Penjabat (Pj.) Ketua Umum PBB Yuri Kemal Fadlullah. Momentum Milad ke-28 PBB dinilai menjadi titik awal kebangkitan partai untuk menghadapi Pemilu 2029.
Ketua DPW PBB Gorontalo Ir. Ahmad Bagulu, S.T., I.P.M. mengatakan seluruh kader di Gorontalo memberikan dukungan penuh kepada Yuri Kemal. Menurutnya, kepemimpinan baru tersebut membawa semangat baru bagi kader untuk memperkuat konsolidasi partai.
“Milad ke-28 ini menjadi momentum kebangkitan PBB. Kami optimistis di bawah kepemimpinan Yuri Kemal, PBB mampu menjadi kekuatan politik yang lebih besar dan kembali menembus Senayan,” kata Ahmad Bagulu dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ahmad menilai PBB memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, Ketua Dewan Syuro PBB saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), sehingga menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk bekerja lebih maksimal.
Ia mengatakan PBB berkomitmen memperjuangkan penegakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
“Melihat kondisi bangsa saat ini, masyarakat masih merasakan adanya ketimpangan dalam aspek keadilan dan kepastian hukum. PBB hadir dan berkomitmen menjadi bagian dari perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menghadapi Pemilu 2029, DPW PBB Gorontalo memasang target meraih satu kursi di setiap DPRD kabupaten/kota serta satu kursi di DPRD Provinsi Gorontalo. Target tersebut dinilai realistis dan dapat dicapai melalui konsolidasi organisasi serta kerja keras kader di daerah.
Selain itu, Ahmad menyebut PBB kini mengusung semangat baru dengan slogan “Bersatu, Berjuang, dan Menang!” sebagai penyemangat seluruh kader.
Di tingkat nasional, lanjut Ahmad, Pj. Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah menargetkan PBB meraih 20 kursi DPR RI pada Pemilu 2029. Namun, target tersebut masih akan disesuaikan dengan perkembangan regulasi terkait ambang batas parlemen.
“Kami terus memetakan daerah-daerah yang berpotensi menjadi lumbung suara PBB. Jika regulasi memungkinkan, target nasional tentu bisa ditingkatkan,” pungkasnya.
