HMI juga menyoroti bahwa momentum kebijakan ini beririsan dengan dinamika politik nasional, di mana isu ekonomi kerakyatan menjadi komoditas strategis dalam kontestasi narasi. Kenaikan BBM non-subsidi berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai aktor politik untuk membangun legitimasi maupun delegitimasi, tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, isu sembako tidak lagi sekadar persoalan distribusi barang, tetapi telah bergeser menjadi simbol kesejahteraan dan keadilan sosial.
Dalam rekomendasinya, HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara mendorong pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga melalui intervensi jangka pendek seperti operasi pasar, tetapi juga melakukan reformasi struktural dalam sistem distribusi pangan. Transparansi data harga, penguatan peran lembaga pengawas, serta optimalisasi subsidi yang tepat sasaran dinilai sebagai langkah penting untuk meminimalisir distorsi pasar.
Sebagai penutup, HMI menegaskan bahwa kenaikan BBM non-subsidi harus dipandang secara komprehensif. Tanpa pengelolaan kebijakan yang sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, efek berantai terhadap harga sembako berpotensi menjadi pemicu instabilitas yang lebih luas tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam tatanan politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Pengaruh atas Kenaikan BBM Non-Subsidi dan Dampaknya terhadap Harga Sembako - 20/04/2026
- Konsorsium Pemuda Desa Aopa Laporkan Dugaan Tipikor Dana Desa Ke Kejari Dan Inspektorat Konsel - 20/04/2026
- Konsorsium Pemuda Desa Aopa Laporkan Dugaan Tipikor Dana Desa Ke Kejari Dan Inspektorat Konsel - 20/04/2026
Halaman : 1 2
