Detikberita, Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Presidium Tapol-Napol menyampaikan pernyataan sikap dan sejumlah tuntutan kepada negara. Mereka mendorong efisiensi kabinet, penguatan supremasi hukum, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.
Pernyataan tersebut dibacakan Presidium Tapol-Napol, Diko Nugraha, di Rumah Makan AMIIRAH, Casablanca, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026). Diko menegaskan, tiga tuntutan yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari kepedulian terhadap bangsa dan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menyatakan sikap tegas. Tiga tuntutan yang kami sampaikan ini bukan bentuk penolakan, melainkan wujud nyata rasa cinta kami kepada bangsa dan negara. Tujuannya agar pemerintahan berjalan benar dan membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Diko Nugraha.
Tuntutan pertama adalah kembali melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Presidium Tapol-Napol meminta pemerintah segera kembali ke UUD 1945 naskah asli, melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 secara penuh untuk menguasai sumber daya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta meninjau dan mencabut peraturan perundang-undangan yang dinilai menyimpang dari jiwa UUD 1945 dan merugikan hak-hak rakyat.
Tuntutan kedua berkaitan dengan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Presidium meminta hukum menjadi panglima tertinggi dalam menjamin keadilan, aparat penegak hukum menjalankan amanat rakyat di atas kepentingan penguasa, serta mendukung Presiden Prabowo segera memproses pelaku korupsi beserta aktor intelektual di belakangnya. Mereka juga mendukung sikap tegas MUI terkait hukuman mati bagi pelaku korupsi dan penyitaan seluruh aset hasil kejahatan korupsi untuk dikembalikan kepada negara.
Sementara itu, tuntutan ketiga adalah merampingkan Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan efisiensi anggaran APBN. Presidium Tapol-Napol menilai jumlah kementerian dan wakil menteri yang lebih dari 100 orang belum efektif dalam menjalankan pemerintahan.
“Kami meminta kabinet dirampingkan demi efisiensi anggaran APBN. Karena dengan struktur sebesar ini, visi Presiden belum dapat dijalankan secara optimal,” jelas Diko.
Selain tiga tuntutan tersebut, Presidium Tapol-Napol menyampaikan permohonan khusus kepada Presiden Prabowo agar memberikan amnesti, rehabilitasi, dan abolisi kepada seluruh Tapol-Napol yang mereka sebut menjadi korban kriminalisasi karena menyampaikan pendapat pada masa pemerintahan 2014–2024. “Atas nama hati nurani dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kami meminta Presiden memberikan Amnesti, Rehabilitasi, dan Abolisi kepada seluruh Tapol-Napol yang menjadi korban kriminalisasi hanya karena menyampaikan pendapat pada masa pemerintahan 2014-2024. Momentum 17 Agustus kami harapkan menjadi titik pemulihan,” tegas Diko Nugraha.
Di akhir pernyataannya, Diko menegaskan Presidium Tapol-Napol mendukung Presiden Prabowo Subianto selama kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. “Kami Presidium Tapol-Napol mendukung Presiden Prabowo Subianto selama beliau berpihak kepada rakyat. Ketiga tuntutan ini adalah jalan untuk mengembalikan martabat bangsa, menegakkan keadilan, dan memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mendukungnya,” tutupnya.
- Sengketa Tanah Bambu Apus, Pemuda Nusantara Berkeadilan Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang - 07/10/2026
- Pemuda Nusantara Berkeadilan Soroti Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Keimigrasian - 06/10/2026
- Sistem Ketenagakerjaan Soroti Upah, Outsourcing, hingga Pekerja Platform - 05/10/2026
