DetikBerita.Co.Id ||Jakarta — Panitia Pelaksana Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 diterima oleh Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan RI, Syaifullah, S.E., M.Ec., Ph.D, Kamis (26/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan ekosistem perfilman nasional berbasis UMKM serta sinergi program festival dengan kebijakan pemerintah.
Industri film Indonesia saat ini mampu mendominasi pangsa pasar domestik hingga 65 persen dengan lebih dari 80 juta penonton. Namun, menurut Budi Mulyawan, Pendiri Jaya Center Foundation sekaligus Pembina JMFF 2026, capaian tersebut tidak boleh membuat publik terlena. Ia menekankan pentingnya demokratisasi perfilman berbasis UMKM sebagai kebutuhan mendesak untuk masa depan industri.
“Kalau kita hanya melihat dari sisi jumlah penonton dan dominasi pasar, memang terlihat membanggakan. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling banyak menikmati keuntungan itu? Apakah sudah merata sampai ke komunitas dan pelaku film di daerah?” ujar Budi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tantangan Regulasi dan Teknologi
Budi menilai regulasi perfilman yang ada, seperti UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu diperkuat agar mampu menjawab tantangan era digital. Ekspansi platform streaming dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut adaptasi kebijakan yang lebih modern.
Pemerataan Kesempatan
Dalam perspektif sosial, demokratisasi berbasis UMKM dianggap sebagai jalan pemerataan kesempatan. Budi menekankan bahwa talenta dari berbagai daerah, termasuk Papua, Sumatera, Kalimantan, dan NTT, harus memiliki peluang yang sama untuk berkarya. UMKM film juga dapat menjadi laboratorium kreatif bagi SDM lokal dengan dukungan pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan manajemen.
Selain itu, ia menyoroti persoalan kesejahteraan pekerja film yang masih menghadapi jam kerja ekstrem dan minim jaminan sosial. “Industri ini tidak boleh hanya besar di layar, tapi rapuh di balik layar,” tegasnya.
Dampak Ekonomi dan Budaya
Budi menilai pola permodalan berbasis UMKM yang didukung pemerintah akan menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal. Produksi film, bahkan dalam skala kecil, mampu menggerakkan sektor jasa, membuka lapangan kerja, serta mendorong promosi pariwisata dan produk budaya daerah.
Dari sisi budaya, ia menekankan bahwa keberagaman cerita lokal adalah kunci daya saing global. “Dunia internasional tidak selalu mencari film dengan anggaran terbesar, tetapi cerita yang unik dan jujur,” ujarnya.
Investasi Jangka Panjang
Pada akhirnya, Budi menegaskan bahwa demokratisasi perfilman nasional berbasis UMKM adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Keberhasilan industri tidak boleh hanya diukur dari box office, tetapi dari seberapa adil distribusi manfaatnya.
“Industri yang sehat adalah industri yang tumbuh bersama, bukan hanya untuk segelintir pihak,” pungkasnya.
