HMI Cabang Konawe Soroti Anggaran HUT ke-66 Konawe, Dorong Transparansi dan Pengawasan
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe, Ripaldi, menyoroti besaran anggaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Konawe yang disebut mencapai Rp2,8 miliar.
Nilai tersebut dinilai memunculkan pertanyaan publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan oleh pemerintah pusat.
Ripaldi menyampaikan bahwa besarnya anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Di tengah semangat efisiensi anggaran, Pemkab Konawe justru mengelontorkan anggaran yang tergolong cukup fantastis, yakni sebesar Rp2,8 miliar. Nominal ini bahkan disebut lebih besar dibandingkan perayaan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, perbandingan tersebut bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan sebagai dasar untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
Ia juga menambahkan bahwa besaran anggaran tersebut seharusnya dapat dijelaskan secara rinci kepada publik.
“Besaran anggaran yang digelontorkan dalam HUT ke-66 Konawe merupakan angka yang cukup besar. Seharusnya, anggaran sebesar itu mampu diperjelas peruntukannya. Apalagi, instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran di daerah telah disampaikan, agar tidak terlalu banyak melakukan kegiatan yang bersifat seremonial,” tegasnya.
HMI Cabang Konawe menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, Ripaldi juga menyampaikan dorongan agar dilakukan pengawasan lebih lanjut terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan pendalaman sesuai kewenangan guna memastikan bahwa penggunaan anggaran Rp2,8 miliar tersebut berjalan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya,” lanjutnya.
Ia juga meminta Bupati Konawe untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait rincian penggunaan anggaran tersebut.
“Kami meminta kepada Bupati Konawe agar menyampaikan secara transparan penggunaan anggaran tersebut, termasuk kegiatan apa saja yang dilaksanakan dan sejauh mana dampaknya bagi masyarakat. Harapan kami, anggaran tersebut tidak hanya habis pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, HMI Cabang Konawe juga meminta DPRD Kabupaten Konawe untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan seluruh penggunaan anggaran daerah tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.
“Apabila dalam waktu dekat tidak terdapat penyampaian resmi dan transparan dari pihak pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran tersebut, maka kami akan mempertimbangkan untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan,” tegas Ripaldi.
Ripaldi menegaskan bahwa sikap yang diambil oleh HMI Cabang Konawe merupakan bagian dari peran kontrol sosial mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
- FPPMMT Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan Syabandar Menui Kepulauan Pasca Tenggelamnya Kapal di Perairan Samarengga-Koikoila - 15/07/2026
- DPD GMN Sultra Desak Kejati Sultra Bongkar Dugaan Mafia Izin Crossing Tambang, Minta Gubernur Copot Kadis DP3APPKB Inisial RJ - 14/07/2026
- Diduga Gunakan Material dari Tambang Tanpa Izin, Proyek Pengaman Pantai Tondowolio Senilai Rp18,5 Miliar sultra monitoring corruption menyoroti - 14/07/2026
