GARPEM Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Bupati Konawe Selatan untuk segera melakukan evaluasi serta memberikan sanksi administratif kepada tiga perusahaan tambang yang diduga merusak kawasan pariwisata di Kabupaten Konawe Selatan.
Desakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020–2040. Dalam regulasi tersebut, kawasan peruntukan pariwisata telah ditetapkan dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten.
Aturan itu juga menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan pada zona pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih terjadi konflik akibat penerbitan izin usaha pertambangan batu gamping yang diduga tumpang tindih dengan kawasan wisata. Kawasan yang terdampak meliputi destinasi wisata Pulau Senja dan Pantai Tanjung Kartika yang disebut sempat terancam oleh aktivitas operasional tambang.
Diketahui terdapat tiga perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, yakni PT Citra Khusuma Sultra, CV Ramadhan Moramo, dan PT Hoffmen Energi Perkasa. Ketiga perusahaan tersebut memiliki izin usaha pertambangan di sekitar kawasan Pantai Kartika, Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan.
Padahal, kawasan wisata Pantai Kartika beserta pulau-pulau di sekitarnya selama ini dikenal luas dan kerap dipromosikan oleh Dinas Pariwisata sebagai “Raja Ampat Mini” di Sulawesi Tenggara karena keindahan alam dan potensi wisata baharinya.
Ketua GARPEM Sultra, Aksan Setiawan, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan tersebut berpotensi merusak lingkungan pesisir, mengancam ekosistem laut, serta menghambat pengembangan sektor pariwisata daerah yang menjadi salah satu potensi unggulan Konawe Selatan.
“Oleh karena itu, kami mendesak Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, agar mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi administratif kepada tiga perusahaan tersebut atas dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Pantai Kartika,” tegas Aksan.
Selain itu, GARPEM Sultra juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan ketiga perusahaan tersebut, serta mencabut izin apabila terbukti melanggar ketentuan tata ruang dan merusak lingkungan.
- FPPMMT Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan Syabandar Menui Kepulauan Pasca Tenggelamnya Kapal di Perairan Samarengga-Koikoila - 15/07/2026
- DPD GMN Sultra Desak Kejati Sultra Bongkar Dugaan Mafia Izin Crossing Tambang, Minta Gubernur Copot Kadis DP3APPKB Inisial RJ - 14/07/2026
- Diduga Gunakan Material dari Tambang Tanpa Izin, Proyek Pengaman Pantai Tondowolio Senilai Rp18,5 Miliar sultra monitoring corruption menyoroti - 14/07/2026
