Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti eksistensi jetty atau terminal khusus milik PT. Integra Mining Nusantara (IMN) di Kab. Konawe Selatan.
Pasalnya, pada tahun 2021 Ampuh Sultra sudah pernah menyoroti tentang pembangunan PT. Integra Mining Nusantara (IMN) yang diduga tidak sesuai dengan koordinat yang di terbitkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla).
“Kami sudah pernah soroti masalah jetty PT. Integra Mining Nusantara pada tahun 2021 lalu. Sehingga kegiatan disana saat itu sempat terhenti”. Kata direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo kepada media ini, Senin, (22/6/26).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hendro mengatakan, jika PT. IMN masih menggunakan jetty lama, maka besar kemungkinan terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
“Aturannya jelas, lokasi pembangunan terminal khusus harus sesuai dengan koordinat yang di terbitkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Hubla”. Jelasnya
Sebab lanjutnya, hasil penelusuran pihaknya beberapa tahun yang lalu, koordinat pembangunan tersus PT. IMN berada di Kab. Kolaka bukan Konawe Selatan.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Sultra bersama kantor perwakilan Kementerian Perhubungan untuk turun melakukan pemeriksaan secara langsung di jetty PT. Integra Mining Nusantara (IMN) di Desa Wonuakongga, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan.
“Ini harus dilakukan verifikasi kembali, karena pembangunan terminal khusus PT. IMN harus sesuai dengan koordinat dari Kemenerian”. Jelasnya
Terakhir, pihaknya mengatakan akan menyurat secara resmi kepada Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jendral Perhubungan Laut terkait rencana pengoperasian terminal khusus PT. Integra Mining Nusantara (IMN).
“Yang jelas koordinat yang sudah terbit tidak bisa dipindahkan, artinya pembangunan tersus PT. IMN di Konawe Selatan berpotensi melanggar hukum jika terbukti tidak sesuai dengan koordinat yang diterbitkan. Sehingga jika di operasikan, maka konsekuensinya adalah pidana”. Tutupnya
- FPPMMT Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan Syabandar Menui Kepulauan Pasca Tenggelamnya Kapal di Perairan Samarengga-Koikoila - 15/07/2026
- DPD GMN Sultra Desak Kejati Sultra Bongkar Dugaan Mafia Izin Crossing Tambang, Minta Gubernur Copot Kadis DP3APPKB Inisial RJ - 14/07/2026
- Diduga Gunakan Material dari Tambang Tanpa Izin, Proyek Pengaman Pantai Tondowolio Senilai Rp18,5 Miliar sultra monitoring corruption menyoroti - 14/07/2026
