Oleh: Alam Massiri
Perdamaian merupakan salah satu nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hukum maupun budaya Indonesia, penyelesaian sengketa melalui dialog dan musyawarah adalah mekanisme yang patut dihormati. Namun, ketika sebuah persoalan menyangkut martabat profesi, pertanyaan yang muncul menjadi lebih mendasar: apakah perdamaian benar-benar mampu memulihkan kehormatan yang telah dianggap tercoreng?
Profesi wartawan memiliki kedudukan yang berbeda dengan profesi pada umumnya. Wartawan tidak hanya bekerja untuk kepentingan perusahaan media, tetapi juga menjalankan amanat konstitusi dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Karena itu, setiap bentuk penghormatan terhadap profesi wartawan sesungguhnya merupakan penghormatan terhadap demokrasi itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi. Amanat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wartawan bukan semata menjalankan pekerjaan, melainkan mengemban tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat.
Di sisi lain, wartawan juga dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan setiap insan pers bekerja secara independen, profesional, akurat, berimbang, serta menjunjung tinggi kepentingan publik. Kritik terhadap kinerja wartawan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun kritik tersebut seharusnya ditujukan kepada tindakan atau perilaku individu, bukan digeneralisasi menjadi penghinaan terhadap seluruh profesi wartawan.
Generalisasi semacam itu berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap ribuan wartawan yang setiap hari menjalankan tugas jurnalistik dengan penuh tanggung jawab. Padahal, profesi wartawan merupakan salah satu pilar demokrasi yang berfungsi menjaga transparansi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Dalam perspektif filsafat etika, Immanuel Kant mengajarkan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap profesi yang dijalankan secara bermartabat harus memperoleh penghormatan. Mengkritik merupakan hak setiap orang, tetapi merendahkan kehormatan suatu profesi tidak sejalan dengan nilai penghormatan terhadap martabat manusia.
Pandangan Aristoteles mengenai virtue ethics atau etika kebajikan juga memberikan pelajaran penting. Wartawan dituntut memiliki integritas, keberanian, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam menjalankan profesinya. Pada saat yang sama, masyarakat juga dituntut memiliki kebajikan untuk menghormati profesi yang menjalankan fungsi sosial bagi kepentingan umum.
Perdamaian memang dapat mengakhiri sengketa hukum. Akan tetapi, penyelesaian hukum tidak selalu identik dengan penyelesaian persoalan etika. Sebuah perkara mungkin selesai melalui mediasi atau pencabutan laporan, tetapi penghormatan terhadap martabat profesi membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar, yaitu adanya kesadaran kolektif bahwa setiap profesi memiliki kehormatan yang wajib dijaga.
Martabat profesi bukan milik organisasi tertentu, bukan pula milik individu tertentu. Martabat profesi adalah milik seluruh insan yang mengabdikan dirinya dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, ketika kehormatan profesi dipandang telah direndahkan, persoalannya tidak lagi semata menyangkut para pihak yang bersengketa, melainkan juga menyangkut rasa keadilan seluruh anggota profesi dan persepsi masyarakat terhadap profesi itu sendiri.
Dalam negara hukum yang demokratis, setiap orang memiliki hak untuk memilih jalan damai maupun menempuh proses hukum sesuai kepentingan hukumnya. Keduanya merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun apa pun bentuk penyelesaiannya, tujuan akhirnya seharusnya bukan sekadar mengakhiri konflik, melainkan memulihkan kepercayaan publik, menjaga penghormatan terhadap profesi, serta memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat.
Pada akhirnya, martabat wartawan dibangun melalui integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Namun menjaga martabat wartawan bukan hanya menjadi tanggung jawab insan pers, melainkan juga seluruh elemen bangsa. Sebab ketika kehormatan profesi pers diabaikan, yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya nama baik wartawan, melainkan kualitas demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
Perdamaian adalah langkah yang patut dihormati. Akan tetapi, penghormatan terhadap martabat profesi adalah tujuan yang jauh lebih besar. Tanpa penghormatan tersebut, perdamaian hanya mengakhiri sengketa, tetapi belum tentu menyembuhkan luka yang dirasakan oleh sebuah profesi.
Tentang Penulis
Alam Massiri, adalah jurnalis, penulis, Direktur Utama PT Detik Djakarta Multimedia, serta Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Aktif menulis artikel dan opini mengenai jurnalistik, etika profesi, hukum, serta isu-isu sosial dan kebijakan publik.
- DPD Garda Bela Negara Nasional (GBNN) DKI Jakarta Audiensi dengan Kesbangpol Jakarta Timur, Perkuat Sinergi Wawasan Kebangsaan - 07/08/2026
- Synapse Power Perkuat Ekosistem AI Indonesia Lewat Workshop Learn Share Grow di Bogor - 07/08/2026
- Teori Sokrates dalam Penegakan Hukum: Membangun Kebenaran Materiil Melalui Dialektika pada Perkara Penghinaan Profesi Jurnalis - 06/08/2026
