DetikBerita.Co.Id ||Jakarta – Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation sekaligus Ketua Umum DPN Kombatan, Budi Mulyawan, SH, menegaskan bahwa air tanah merupakan anugerah Tuhan yang tidak boleh dimonopoli segelintir pihak. Ia menekankan, negara harus hadir memastikan pengelolaan air tanah berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar bisnis.
Air Tanah Bukan Komoditas Eksklusif
Menurut Budi, air tanah menyangkut hak hidup masyarakat dan keadilan sosial. Ia mengingatkan bahwa regulasi sudah jelas menempatkan air tanah sebagai prioritas utama untuk kebutuhan pokok sehari-hari, seperti minum, mandi, memasak, dan mencuci.
“Air tanah itu anugerah dari Tuhan. Harus bermanfaat bagi orang banyak, bukan dimonopoli oleh korporasi,” tegasnya.
Regulasi dan Konservasi
Budi merujuk pada PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah yang menegaskan kewajiban konservasi, perlindungan kualitas, serta pengendalian pencemaran. Ia menekankan bahwa pemanfaatan skala besar wajib melalui izin pemerintah, sementara penggunaan rumah tangga tetap dibatasi agar tidak menimbulkan eksploitasi berlebihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik terhadap Industri AMDK
Budi menyoroti dominasi industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang menurutnya lebih banyak menguntungkan korporasi, sementara rakyat tetap menjadi konsumen dengan harga tinggi.
“Bisnis AMDK itu luar biasa besar keuntungannya. Tapi kalau dikuasai swasta terus, rakyat akhirnya hanya jadi pembeli dengan harga tidak kompetitif,” ujarnya.
Dorongan untuk PAM JAYA
Dalam konteks Jakarta, Budi menilai PDAM Jakarta atau PAM JAYA perlu masuk ke bisnis AMDK. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar ide bisnis, melainkan strategi untuk:
– Antisipasi krisis air bersih
– Mengendalikan harga air minum
– Menjadi penyeimbang pasar yang selama ini didominasi perusahaan besar
“Kalau PAM JAYA masuk AMDK, itu bisa jadi harga acuan. Pasar jadi lebih sehat, dan swasta tidak bisa lagi bermain harga,” tegasnya.
Manfaat untuk Warga
Budi menekankan bahwa pendapatan dari AMDK milik pemerintah daerah seharusnya dikembalikan kepada masyarakat, misalnya melalui subsidi air perpipaan, pembangunan jaringan pipa, dan program konservasi. Namun ia mengingatkan, mandat utama PAM JAYA tetap pada layanan air perpipaan, sementara AMDK hanya pelengkap untuk memperkuat ketahanan air.
Budi menutup dengan pesan kuat bahwa air tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan sumber kehidupan.
“Air tanah itu anugerah Tuhan. Negara harus memastikan air ini dinikmati mayoritas rakyat, bukan dimonopoli oleh segelintir pihak,” pungkasnya.
