JAKARTA, DETIKBERITA.CO.ID –
Rabu (11/2/2026) — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, menyerap berbagai aspirasi warga saat pelaksanaan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di wilayah RW 01, Jakarta. Kegiatan tersebut menjadi sarana dialog antara wakil rakyat dan masyarakat terkait persoalan pembangunan dan layanan publik.
Fuadi, yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 dan bertugas di Komisi D, menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting untuk menggali persoalan nyata di tingkat lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Politik adalah tanggung jawab kemaslahatan. Karena itu, reses menjadi salah satu jalan untuk mengajukan permasalahan agar bisa diselesaikan,” ujar Fuadi.
Kegiatan reses itu dihadiri Ketua RW 01 Achmad Jayadi, Ketua RT 10 Mawardi, Ketua RW 11 Budiyanto, serta puluhan warga. Dalam pertemuan tersebut, Fuadi menekankan pentingnya keterbukaan warga dalam menyampaikan persoalan.
“Saya ingin menggali apa pun masalah yang terjadi di RW 01, supaya bisa kita koordinasikan dan carikan solusinya,” katanya.
Sejumlah isu yang disampaikan warga antara lain kerusakan jalan, saluran air, serta banyaknya kamera pengawas (CCTV) lingkungan yang tidak berfungsi. Fuadi meminta agar data kerusakan CCTV dilengkapi secara rinci.
“Tolong didata RT mana saja CCTV-nya mati. Ini ranah Diskominfotik dan harus segera ditindaklanjuti, karena soal keamanan lingkungan sangat penting,” ujarnya.
Fuadi juga menyoroti kondisi jalan berlubang yang dinilai membahayakan keselamatan warga, terutama saat musim hujan. Ia mengingatkan adanya instruksi Gubernur DKI Jakarta kepada Dinas Bina Marga untuk bergerak cepat menangani jalan rusak. “
Kalau ada jalan berlubang, fotokan saja dan kirim ke saya. Ini menjadi prioritas karena sudah ada korban akibat jalan rusak,” kata Fuadi.
Di bidang pendidikan, warga menyampaikan aspirasi terkait sekolah swasta dan kesejahteraan guru. Menanggapi hal itu, Fuadi menjelaskan bahwa DPRD DKI Jakarta tengah merancang Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
“Kita sedang mencoba memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah swasta agar bisa digratiskan. Masukan soal perhatian kepada guru juga akan kami bawa dalam pembahasan,” ujarnya.
Selain itu, persoalan penataan kabel udara, fasilitas olahraga, pemasangan cermin lalu lintas, hingga pengamanan jalan lingkungan turut disampaikan warga. Fuadi memastikan seluruh usulan akan ditampung sesuai mekanisme yang berlaku.
“Selama usulan itu memungkinkan untuk dikerjakan, akan kami dorong. Yang butuh waktu panjang, tetap kami perjuangkan,” kata Fuadi menutup kegiatan reses.
- OTT Wartawan Mojokerto: Antara Kebebasan Pers, Dugaan Pemerasan, dan Narasi Rekayasa - 01/04/2026
- Arus Balik Lebaran 2026 Memuncak, 3,39 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek, Travoy Jadi Andalan Pemudik - 24/03/2026
- Undang-Undang Pers dan Regulasi Terkait: Fondasi Hukum bagi Kebebasan dan Tanggung Jawab Media - 16/03/2026
