Selain itu, AdNI juga menyoroti tidak adanya representasi Palestina dalam struktur Board of Peace. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan ketimpangan dalam komitmen lembaga tersebut terhadap penyelesaian konflik yang adil.
Di sisi lain, potensi komitmen dana keanggotaan Indonesia yang disebut mencapai sekitar Rp17 triliun juga menjadi perhatian serius di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan.
AdNI juga menyinggung pernyataan Presiden BoP, Donald Trump, yang menyatakan “I don’t need International Law.” Pernyataan tersebut dianggap mencerminkan ketidakpedulian terhadap hukum internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional serta aktif memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat global.
Lebih lanjut, AdNI menilai keberadaan Israel dalam struktur BoP semakin memperkuat alasan moral dan politik bagi Indonesia untuk tidak
melanjutkan keanggotaannya.
Menurut AdNI, dukungan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina memiliki akar historis yang kuat dan konsisten sejak masa awal kemerdekaan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, DPP AdNI secara resmi mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mengambil langkah tegas dengan keluar dari keanggotaan Board of Peace. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang berkomitmen pada perdamaian dunia.
Selain itu, DPP AdNI juga secara tegas mengutuk dan mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.
AdNI berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil kebijakan yang selaras dengan amanat konstitusi serta cita-cita para pendiri bangsa, yakni menciptakan tatanan dunia yang adil, damai, dan menghormati kedaulatan setiap negara.
Halaman : 1 2
