jakarta, 1 Juli 2026 – Sultra Monitoring Corruption (SMC) melalui Ketua, Aksan Setiawan, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengawal secara ketat sekaligus mengevaluasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) dalam penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan di Kabupaten Kolaka.
Desakan tersebut disampaikan menyusul belum adanya penjelasan resmi dari Kejati Sultra kepada publik pasca penggeledahan yang diberitakan dilakukan di rumah jabatan Wakil Bupati Kolaka berinisial HL dan di kediaman seseorang berinisial HT. Menurut SMC, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
”Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai koridor hukum. Minimnya informasi resmi berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi proses penegakan hukum,” ujar Aksan Setiawan.
SMC menilai Kejaksaan Agung perlu memberikan supervisi agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara profesional, independen, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.
Sebelumnya, Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta, menyampaikan bahwa Kejati Sultra masih menelusuri sisa kerugian keuangan negara sekitar Rp175 miliar dari total Rp233 miliar dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN). Di sisi lain, penyidik Pidana Khusus Kejati Sultra juga masih melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pertambangan PT Babarina Putra Sulung di Kabupaten Kolaka.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra juga telah menyampaikan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga rincian proses dan pihak-pihak yang dimintai keterangan belum dapat dipublikasikan.
SMC menegaskan bahwa pihaknya menghormati asas praduga tak bersalah dan seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, SMC meminta agar Kejati Sultra segera memberikan informasi resmi kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.
”Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum harus dijaga melalui penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan transparan. Kami meminta Kejaksaan Agung mengawal perkara ini hingga tuntas sehingga seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan,” tutup Aksan Setiawan.
- Musda DPD Muna Barat Dipastikan Digelar 28 September 2026 Siap Dibuka Lansung Oleh Ketum KNPI DPD SULTRA Agus Salim Misman, SE - 28/08/2026
- LSM LIRA Konawe Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Anggaran Serta Tidak Mengikuti Juknis BGN, SPPT Ambekairi 1, Ambekairi 2, dan SPPT Polres Konawe - 26/08/2026
- Konsorsium Pemuda dan Aktivis konawe Demo DESAK POLRES KONAWE panggil PUPR KONAWE kontraktor dugaan material ilegal - 24/08/2026
