JAKARTA, DETIKBERITA.CO.ID –
Terpilihnya Haji Achmad Azran sebagai Ketua Umum FORKABI (Forum Komunikasi Anak Betawi) periode 2026–2031 bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi.
Momentum itu dinilai sebagai simbol kebangkitan kesadaran politik masyarakat Betawi sekaligus perlawanan terhadap praktik-praktik kepemimpinan transaksional yang selama ini dianggap merusak marwah organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musyawarah Besar (Mubes) VI FORKABI yang digelar di Padepokan MADAS Nusantara, Depok, Minggu (23/5/2026), memang meninggalkan polemik.
Namun di balik dinamika tersebut, muncul pesan kuat bahwa sebagian besar elemen Betawi mulai menginginkan perubahan arah kepemimpinan yang lebih bermartabat, konstitusional, dan berorientasi pada persatuan.
Achmad Azran sendiri menegaskan bahwa dirinya bukan sosok yang mengejar jabatan.
“Saya ini dicalonkan, bukan mencalonkan,” ujar Azran saat ditemui media di kediamannya, Rabu (27/5/2026).
Pernyataan itu menjadi penting di tengah kultur politik organisasi yang kerap dipenuhi manuver kepentingan dan perebutan pengaruh.
Azran justru tampil dengan pendekatan berbeda: tidak agresif memburu posisi, tetapi memperoleh dukungan luas dari sejumlah DPD FORKABI.
Sebagai anggota DPD RI asal Jakarta, Azran dikenal cukup aktif turun ke masyarakat.
Kedekatannya dengan komunitas budaya Betawi juga menjadi salah satu faktor yang membuat namanya diterima oleh berbagai kalangan.
“Saya sangat mendukung semua organisasi kebetawian. Mau FORKABI, mau Betawi Rempug, pokoknya semua saya dukung,” katanya.
Di sisi lain, polemik Mubes VI FORKABI juga memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola organisasi.
Wakil Ketua Umum FORKABI, Tahyudin Aditya, mengungkapkan bahwa kepemimpinan sebelumnya sejatinya telah berakhir baik secara de facto maupun de jure.
Namun, proses konsolidasi organisasi disebut berjalan tidak sehat hingga akhirnya MPOP mengambil langkah pembentukan karateker dan menyelenggarakan Mubes.
Langkah tersebut memunculkan pro dan kontra. Akan tetapi, banyak pihak menilai keputusan itu justru menyelamatkan organisasi dari stagnasi kepemimpinan yang berkepanjangan.
Ketua Umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi), Jalih Pitoeng, menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka mendukung hasil Mubes tersebut.
Menurut Jalih, dukungan besar DPD FORKABI terhadap Achmad Azran merupakan contoh mekanisme pemilihan pemimpin yang sehat dan tidak dibangun di atas transaksi kekuasaan.
“Ini adalah contoh sebuah mekanisme dalam memilih pemimpin yang ideal, bukan transaksional,” tegas Jalih Pitoeng.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sindiran keras terhadap fenomena politik pragmatis yang selama ini kerap merasuki organisasi kemasyarakatan.
Tidak sedikit organisasi yang kehilangan arah karena lebih sibuk mempertahankan kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
Jalih bahkan mengingatkan bahwa organisasi Betawi tidak boleh hanya menjadi arena perebutan simbol dan jabatan.
“Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena berebut tanduk sementara rumput hijau dimakan orang mana-mana,” katanya menyindir.
Kalimat tersebut menggambarkan kegelisahan sebagian tokoh Betawi terhadap fragmentasi organisasi yang dinilai justru melemahkan posisi masyarakat Betawi di tanahnya sendiri.
Fenomena munculnya organisasi dengan nama dan kepentingan yang saling beririsan juga dinilai menjadi cermin bahwa ego kelompok masih lebih dominan dibanding semangat kolektif membangun masyarakat Betawi secara utuh.
Dalam konteks itulah, terpilihnya Achmad Azran dianggap bukan hanya kemenangan personal atau kelompok tertentu.
Lebih dari itu, publik melihat adanya harapan baru agar FORKABI kembali menjadi rumah besar masyarakat Betawi yang mampu menyatukan berbagai elemen, bukan memperuncing perpecahan.
Apalagi di tengah perubahan sosial dan tekanan urbanisasi di Jakarta, masyarakat Betawi membutuhkan organisasi yang benar-benar hadir membela identitas budaya, kepentingan ekonomi, hingga masa depan generasi mudanya.
Jika momentum ini gagal dijaga, maka FORKABI hanya akan kembali terjebak dalam konflik elite yang melelahkan.
Namun jika mampu dimanfaatkan dengan baik, kepemimpinan baru ini bisa menjadi titik balik lahirnya kebangkitan baru kaum Betawi yang lebih solid, modern, dan bermartabat.
