JAKARTA, DETIKBERITA.CO.ID –
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni mengatakan tren hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali meningkat setelah sebelumnya menurun. Kondisi tersebut membuat kedua provinsi menjadi prioritas utama penanganan karhutla secara nasional.
“Setelah kemarin semua 6 provinsi yang prioritas trennya turun, namun hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” kata Menhut Raja Antoni, usai peninjauan karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menhut Raja Antoni mengatakan dirinya dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, akan turun ke Pontianak untuk kembali memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut akan melibatkan Gubernur, Kapolda, dan Pangdam.
“Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” ujar Menhut Raja Antoni.
Menurut Menhut Raja Antoni, koordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong penurunan kembali angka hotspot maupun fire spot yang telah diverifikasi. “Dan memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu apa namanya hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu ya yang masih jadi masalah,” katanya.
Menhut Raja Antoni juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan kewaspadaan bersama. Ia menyebut bahwa puncak El Nino berada di September ini, sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan karhutla.
Berdasarkan data Sipongi milik Kementerian Kehutanan, data per cut off 1 September hotspot di Kalimantan Barat dari sebelumnya 273 menjadi 859, Kalimantan Tengah dari 253 menjadi 623, Sumatera Selatan dari 20 menjadi 89, Kalimantan Selatan dari 22 menjadi 73, Riau tetap pada posisi 0, sementara Jambi dari 0 menjadi 4 titik hotspot.
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo Lembang
- Penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo Kewenangan Aparat dan Perlindungan Hak Anak - 03/11/2026
- LZ Consultant Desak Kementerian ATR/BPN Batalkan Lima Sertifikat Hak Milik yang Diduga Cacat Hukum - 02/11/2026
- LZ Consultant Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Gratifikasi Alih Status Tanah Lombok Barat ke KPK - 02/11/2026
