Detikberita, Jakarta – Organisasi aktivis Barikade 98 menggelar acara Halal Bihalal bertema “Kawal Demokrasi, Jaga Indonesia” di Restaurant Tjikini Lima, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi para aktivis lintas generasi untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di tengah dinamika politik dan tantangan kebangsaan yang kian kompleks.
Dalam suasana pasca-Idulfitri, forum ini tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga ruang refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi nasional. Para tokoh dan anggota Barikade 98 menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, termasuk media, dalam mengawal jalannya demokrasi agar tetap berada pada rel konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Momentum Halal Bihalal ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga pengingat bahwa perjuangan reformasi belum selesai. Demokrasi harus terus dikawal, terutama di tengah berbagai tantangan yang menguji integritas bangsa,” ujar Benny Rhamdani, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98, .
Acara ini dihadiri oleh sejumlah aktivis senior angkatan 98, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi sipil lainnya. Diskusi yang berkembang menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari kualitas demokrasi elektoral, kebebasan berpendapat, hingga pentingnya menjaga persatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kehadiran media dinilai krusial dalam memastikan pesan-pesan kebangsaan dari forum ini dapat tersampaikan secara luas kepada publik. Barikade 98 berharap sinergi antara aktivis dan insan pers dapat terus terjalin dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, Barikade 98 menegaskan kembali komitmennya sebagai bagian dari elemen bangsa yang konsisten mengawal nilai-nilai reformasi dan menjaga keutuhan Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman.
Barikade98, HalalBihalal, DemokrasiIndonesia, Aktivis98, Reformasi, NKRI, JakartaPusat, MasyarakatSipil, KebebasanBerpendapat, PolitikIndonesia
