Jakarta, 17 Mei 2026 – Kekecewaan terhadap lambannya penanganan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Baubau terus memicu kemarahan publik. Hingga memasuki lima bulan sejak kasus tersebut mencuat, belum ada kejelasan terkait proses hukum maupun penindakan tegas terhadap oknum yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap korban pencurian.
Atas dasar itu, Ismail Ode, Ketua Pergerakan Mahasiswa Keadilan (PMK) Sultra menyatakan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan sebagai bentuk protes terhadap lambannya kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Aksi jilid II direncanakan akan digelar di depan Mabes Polri agar pihak kepolisian segera mengambil langkah tegas dan transparan.
Menurut Ismail Ode, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya keseriusan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang menjadi perhatian publik. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk aksi unjuk rasa dan penyampaian tuntutan langsung ke Mabes Polri. Namun sampai hari ini, masyarakat belum melihat adanya langkah konkret yang mampu memberikan kepastian hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat menyayangkan lambannya penanganan kasus ini. Sudah lima bulan berjalan, tetapi belum ada kejelasan yang pasti terkait penindakan terhadap oknum yang diduga melakukan pemerasan. Hal ini tentu melukai rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar terhadap komitmen institusi dalam menegakkan hukum secara adil,” tegas Ismail Ode dalam keterangannya.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tidak ada alasan bagi institusi kepolisian untuk memberikan toleransi terhadap oknum yang terlibat. Karena itu, dirinya mendesak agar Mabes Polri dan Divisi Propam segera mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada oknum yang terbukti bersalah.
“Polisi seharusnya melindungi masyarakat, bukan malah memanfaatkan jabatan untuk melakukan tindakan yang mencederai hukum dan keadilan. Kami mendesak Mabes Polri agar segera menjatuhkan sanksi PTDH terhadap oknum yang terbukti terlibat demi menjaga marwah dan nama baik institusi kepolisian,” tegas Ismail Ode.
Selain itu, ia juga meminta agar Kapolres Baubau dievaluasi sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan terhadap pengawasan internal anggotanya. Menurutnya, evaluasi terhadap pimpinan penting dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus tersebut, Pergerakan Mahasiswa Keadilan Sulawesi Tenggara menyatakan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan membawa tuntutan agar Mabes Polri segera mengambil langkah tegas terhadap oknum yang diduga terlibat serta melakukan evaluasi terhadap Kapolres Baubau.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan hukum. Aksi lanjutan akan kami gelar sebagai bentuk tekanan moral agar Mabes Polri tidak tutup mata terhadap persoalan ini. Kami menuntut sanksi keras terhadap oknum yang bersalah dan evaluasi Kapolres Baubau sebagai pertanggung jawaban pimpinan,” tutup Ismail Ode.
- RUU Polri Momentum Penguatan Institusi Kepolisian Menuju Indonesia Yang Aman ,Maju dan Berkepastian Hukum. - 10/06/2026
- “Selamatkan Anggaran Makan Gratis, Mahasiswa Desak BGN Bersihkan ‘Tikus’ Pengadaan dan Meminta Kejagung Seret Kaki Tangan Koruptor!” - 08/06/2026
- Demi Keadilan Investasi, Ampuh Sultra Minta ESDM RI Tak Setujui RKAB PT. WIN, Hendro Nilopo : Sebaiknya Kementerian Turun Lapangan! - 08/06/2026
