JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) secara resmi mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2027. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, tertanggal 10 Juli 2026.
Dalam surat tersebut, Pengurus Pusat SMSI menegaskan bahwa Hari Pers Nasional merupakan milik seluruh masyarakat pers Indonesia dan seluruh organisasi konstituen Dewan Pers, sehingga penyelenggaraannya harus dilandasi semangat kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari Pers Nasional merupakan milik masyarakat pers Indonesia dan seluruh organisasi konstituen Dewan Pers. Oleh karena itu, pelaksanaan HPN perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kesetaraan, dan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada konstituen Dewan Pers untuk menjadi panitia penanggung jawab penyelenggaraan HPN,” tulis SMSI dalam surat tersebut.
SMSI menjelaskan, permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian Ketua Umum SMSI pada Malam Anugerah SMSI 2026 yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada 18 Juni 2026.
Dalam suratnya, SMSI juga menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan HPN 2026 di Banten yang saat itu dipimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Menurut SMSI, kepanitiaan HPN 2026 belum memberikan ruang yang proporsional bagi organisasi-organisasi pers lain yang juga menjadi konstituen Dewan Pers.
“Dalam berbagai rangkaian kegiatan HPN 2026, termasuk pemberian penghargaan maupun pelaksanaan kerja sama dengan berbagai mitra, identitas kegiatan lebih banyak dikaitkan dengan PWI. Sementara Hari Pers Nasional merupakan agenda bersama konstituen Dewan Pers,” demikian isi surat tersebut.
SMSI juga menyoroti bahwa seluruh penghargaan yang diberikan di hadapan Presiden merupakan penghargaan milik PWI, mulai dari Anugerah Adinegoro, SIWO Award, Anugerah Kebudayaan PWI, Anugerah Jurnalistik PWI, hingga penghargaan khusus lainnya.
Selain itu, SMSI mengungkapkan adanya persoalan terkait kuota undangan pada acara puncak HPN 2026. Organisasi tersebut mengaku telah mengajukan permohonan sebanyak 171 undangan bagi delegasi SMSI dari seluruh Indonesia, namun hanya memperoleh 48 undangan.
“Kondisi tersebut selain tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan penghormatan yang proporsional terhadap seluruh konstituen Dewan Pers, juga rawan menciptakan konflik,” tulis SMSI.
SMSI juga menyebut hanya memperoleh satu kamar hotel bagi Ketua Umum, sementara pengurus PWI disebut memperoleh fasilitas akomodasi yang jauh lebih banyak. Organisasi tersebut juga menyatakan tidak ada satu pun program HPN yang diselenggarakan SMSI memperoleh dukungan pembiayaan dari panitia.
Di sisi lain, SMSI menegaskan siap menyelenggarakan HPN 2027 secara inklusif dengan melibatkan seluruh organisasi konstituen Dewan Pers dalam kepanitiaan secara proporsional.
“SMSI siap melaksanakan HPN 2027 dengan membentuk kepanitiaan yang mengakomodasi keterwakilan seluruh organisasi konstituen Dewan Pers secara proporsional, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, persatuan, keadilan, dan kesetaraan,” tegas SMSI.
Meski demikian, SMSI menyatakan tetap menghormati keputusan Dewan Pers apabila nantinya menunjuk organisasi lain sebagai penanggung jawab HPN 2027.
“SMSI juga siap menjaga marwah pers nasional serta memperkuat silaturahmi dengan mematuhi siapa pun yang ditunjuk Dewan Pers sebagai Panitia Penanggung Jawab HPN,” tutup surat tersebut.
