Penulis : La Maseng
Peristiwa mantan Presiden Joko Widodo memperlihatkan ijazah pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 5 November 2026 kembali menjadi perhatian publik. Polemik yang selama ini berkembang di masyarakat kini memasuki proses persidangan dan sekaligus menjadi ujian bagi independensi media dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus ijazah Jokowi, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana media seharusnya memberitakan persoalan tersebut berdasarkan aturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan ini bukan hanya menyangkut siapa yang benar dan siapa yang salah. Lebih dari itu, terdapat kepentingan publik, hak atas informasi, perlindungan nama baik, serta prinsip praduga tak bersalah yang harus dijaga.
Ijazah Jokowi di PN Jakarta Timur Menjadi Perhatian Publik
Kehadiran Joko Widodo dalam persidangan dengan membawa dokumen ijazah dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi merupakan peristiwa yang memiliki nilai berita.
Dokumen tersebut diperlihatkan dalam persidangan di hadapan majelis hakim dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Peristiwa ini menjadi perkembangan penting dalam polemik ijazah mantan Presiden tersebut.
Namun, dari sudut pandang jurnalistik, media harus membedakan antara fakta bahwa dokumen telah diperlihatkan dengan kesimpulan mengenai autentisitas dokumen.
Memperlihatkan dokumen merupakan fakta peristiwa. Sementara itu, menyatakan dokumen autentik harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, media tidak seharusnya tergesa-gesa menyimpulkan bahwa seluruh polemik telah berakhir.
Sebaliknya, tudingan mengenai ketidakautentikan ijazah juga tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum melalui proses verifikasi.
Kode Etik Jurnalistik Mengharuskan Pers Bersikap Independen
Dalam menjalankan tugasnya, wartawan Indonesia terikat pada Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman profesional dalam menghasilkan pemberitaan.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam pemberitaan kasus ijazah Jokowi.
Media tidak boleh menjadi alat pembenaran bagi pihak tertentu. Wartawan juga tidak boleh menggunakan ruang pemberitaan untuk membangun opini yang menjatuhkan seseorang tanpa dasar fakta yang jelas.
Independensi pers justru diuji ketika sebuah perkara melibatkan tokoh nasional dan mendapatkan perhatian luas masyarakat.
Wartawan harus tetap berpegang pada fakta, sekalipun informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan kelompok tertentu.
Pasal 3 KEJ: Wartawan Wajib Menguji Informasi
Selain independensi, Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengatur kewajiban wartawan untuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Dalam konteks polemik ijazah Jokowi, prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten.
Pernyataan Jokowi mengenai pemeriksaan dokumen oleh Laboratorium Forensik Polri harus disampaikan sebagai keterangan narasumber dan dikonfirmasi melalui sumber resmi yang relevan.
Demikian pula, setiap pernyataan pihak yang mempertanyakan autentisitas ijazah harus diperiksa dasar dan bukti pendukungnya.
Media tidak boleh mengubah dugaan menjadi fakta hanya karena sebuah pernyataan berulang kali disampaikan di media sosial.
Verifikasi merupakan kewajiban jurnalistik, bukan sekadar pilihan redaksional.
Memperlihatkan Ijazah Tidak Otomatis Mengakhiri Polemik
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberitaan adalah perbedaan antara penampilan dokumen dan pembuktian autentisitas dokumen.
Keduanya memiliki ruang pembuktian yang berbeda.
Dalam perkara ini, media harus mampu menjelaskan informasi secara proporsional, termasuk keterangan institusi pendidikan, hasil pemeriksaan dokumen apabila tersedia, serta fakta yang muncul selama persidangan.
Pemberitaan juga harus menghindari kesimpulan bahwa pihak tertentu telah memenangkan perkara hanya karena satu peristiwa di ruang sidang.
Majelis hakim memiliki kewenangan menilai alat bukti dan fakta persidangan berdasarkan hukum acara yang berlaku.
Sementara itu, pers bertugas menyampaikan perkembangan proses hukum kepada masyarakat secara akurat dan bertanggung jawab.
Hak Bertanya Tidak Sama dengan Kebebasan Menuduh
Dalam kehidupan demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Riwayat pendidikan seseorang yang pernah menduduki jabatan publik dapat menjadi perhatian masyarakat sepanjang berkaitan dengan persyaratan dan legitimasi administratif jabatan tersebut.
Namun, hak bertanya tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
Di sisi lain, perlindungan terhadap nama baik juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik dan pertanyaan yang relevan dengan kepentingan publik.
Pers harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, hak individu, dan tanggung jawab menyampaikan informasi.
Undang-Undang Pers Mengatur Hak Publik dan Tanggung Jawab Media
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan utama bagi pelaksanaan kegiatan jurnalistik di Indonesia.
Pasal 5 ayat (1) mengatur kewajiban pers nasional untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) mengatur kewajiban pers melayani hak jawab dan hak koreksi.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan pers selalu berjalan bersama tanggung jawab profesional.
Media tidak hanya memiliki hak menyampaikan informasi, tetapi juga kewajiban memperbaiki pemberitaan apabila ditemukan kekeliruan.
Dalam pemberitaan kasus ijazah Jokowi, hak jawab dan hak koreksi menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan informasi bagi semua pihak.
Pedoman Media Siber: Kecepatan Tidak Boleh Mengalahkan Akurasi
Bagi perusahaan pers yang mengelola media online, Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers menjadi acuan penting.
Pedoman tersebut menekankan kewajiban verifikasi, khususnya terhadap informasi yang dapat merugikan pihak lain.
Media siber memang dituntut menyampaikan informasi secara cepat. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan.
Setiap informasi yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum, nama baik, dan kredibilitas seseorang harus melalui proses pemeriksaan yang memadai.
Apabila ditemukan kesalahan, media berkewajiban melakukan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Prinsip ini penting agar pemberitaan tidak berubah menjadi sarana penyebaran informasi yang keliru.
Pers Bukan Hakim dalam Perkara Ijazah Jokowi
Perkara ijazah Jokowi memperlihatkan bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas ruang publik.
Pers tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Kewenangan tersebut berada pada lembaga peradilan sesuai ketentuan hukum.
Namun, pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi proses hukum, menguji informasi, serta menyampaikan fakta kepada masyarakat.
Karena itu, media harus membedakan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan persoalan pemeriksaan autentisitas dokumen pendidikan.
Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik.
Pembuktian unsur pidana terhadap terdakwa tidak boleh secara otomatis disamakan dengan kesimpulan mengenai seluruh aspek autentisitas ijazah.
Demikian pula, adanya pertanyaan mengenai dokumen tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.
Menjaga Independensi Pers di Tengah Perbedaan Opini
Peristiwa Jokowi memperlihatkan ijazah di PN Jakarta Timur seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh perusahaan pers dan wartawan.
Media tidak boleh terjebak dalam persaingan membangun narasi kemenangan atau kekalahan salah satu pihak.
Kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas.
Wartawan perlu memastikan setiap informasi memiliki sumber yang jelas, setiap pernyataan mendapatkan konfirmasi, serta setiap dugaan ditempatkan sesuai status pembuktiannya.
Keberimbangan bukan berarti memberikan porsi yang sama kepada fakta dan dugaan. Keberimbangan berarti menyajikan informasi secara proporsional berdasarkan kekuatan bukti dan relevansi keterangan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan media yang menjadi pendukung salah satu pihak.
Masyarakat membutuhkan media yang independen, berani menguji informasi, dan bertanggung jawab terhadap setiap pemberitaan.
Ketika semua pihak berlomba menyampaikan pendapat, wartawan harus tetap bekerja memeriksa fakta. Ketika opini publik mulai menghakimi, pers harus kembali kepada kode etiknya.
Sebab, pers bukan lembaga peradilan. Pers adalah institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
La Maseng; merupakan jurnalis, penulis, dan pemerhati media yang aktif dalam dunia pers dan komunikasi publik. Dengan pengalaman di bidang jurnalistik dan pengelolaan media siber, ia menaruh perhatian pada independensi pers, etika jurnalistik, kebebasan berekspresi, serta penegakan hukum. Melalui tulisan opini dan analisis, La Maseng berupaya menghadirkan perspektif kritis, objektif, dan berimbang terhadap berbagai persoalan sosial, hukum, politik, dan kehidupan demokrasi, dengan menjadikan fakta, etika, dan kepentingan publik sebagai landasan berpikir.



















