Penulis : Arthur Noija, SH
DPN Peduli Nusantara Tunggal yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi tentang politik hukum di Indonesia dalam era digital mengalami ketegangan antara idealisme moral (Thomas Aquinas) dan realitas perilaku kekuasaan (Donald Black) yang kerap menjauhkan praktik ketatanegaraan dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan kajian sosiologi politik dan hukum tata negara, arah pembentukan hukum saat ini sering kali lebih mencerminkan kompromi elit dibandingkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Benturan Moralitas (Thomas Aquinas) dan Realitas Sosial (Donald Black)
Perspektif Hukum Kodrat Thomas Aquinas:
Aquinas berpandangan bahwa hukum manusia (lex humana) hanya sah apabila selaras dengan hukum moral dan akal budi (lex naturalis) untuk mencapai kebaikan bersama (bonum commune).
Dalam konteks Indonesia, nilai moral tertinggi tersebut telah dikristalisasi ke dalam sila-sila Pancasila.
Perspektif Sosiologi Hukum Donald Black :
- Black melihat hukum bukan sebagai kumpulan aturan moral yang ideal, melainkan sebagai variabel perilaku sosial yang sangat dipengaruhi oleh stratifikasi, kekuasaan, dan jarak relasional.
- Semakin tinggi status sosial atau kekuasaan politik seseorang, semakin besar kemampuannya memengaruhi pembentukan serta penegakan hukum.
Titik Kritis :
- Ketika politik hukum hanya mengikuti hukum Donald Black, produk legislasi berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan.
- Akibatnya, ruh moralitas Pancasila ala Thomas Aquinas terpinggirkan dalam proses perumusan undang-undang.
2.Dialektika Politik Hukum dalam Era Digitalisasi
Disrupsi Ruang Publik :
- Era digital mengubah cara dialektika politik berlangsung di negara demokrasi.
- Algoritma media sosial sering kali menciptakan ruang gema (echo chamber) dan polarisasi yang mengaburkan diskusi rasional demi kepentingan bersama.
Legislasi Instan dan Minim Partisipasi :
- Tekanan opini digital dan kepentingan pragmatis elit kerap melahirkan proses pembentukan undang-undang yang terburu-buru.
- Partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sering kali tereduksi menjadi sekadar formalitas prosedural di ruang-ruang digital.
- Implikasi terhadap Hukum Tata Negara dan Visi Indonesia Maju
Kesenjangan Konstitusional:
- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat).
- Namun, ketika dialektika politik hukum dikuasai oleh kelompok bermodal dan berkuasa, hukum tata negara kehilangan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif maupun legislatif.
Hambatan Menuju Indonesia Maju:
- Visi Indonesia Maju menuntut kepastian hukum, keadilan sosial, dan institusi demokrasi yang kuat.
- Tanpa mengembalikan moralitas Pancasila sebagai kompas utama dalam era digital, hukum justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.



















