JAKARTA TIMUR, DETIKBERITA.CO.ID –
Ketua RW 09 Komplek Griya Wartawan, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, A. Bahrul BD, yang akrab disapa Rully, melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) terkait pemanggilan warga yang sedang melakukan renovasi rumah.
Laporan tersebut disampaikan kepada Wakil Camat Jatinegara, Ompu Mochamad T, setelah seorang warga menerima tiga kali surat panggilan terkait renovasi rumah miliknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rully, renovasi yang dilakukan warga tersebut hanya berupa perbaikan bagian rumah yang sudah lapuk karena usia bangunan, terutama penggantian material kayu lama. Renovasi itu disebut tidak menambah luas bangunan maupun mengubah struktur utama rumah.
Ia menjelaskan bahwa sebelum melakukan perbaikan, warga yang bersangkutan telah meminta izin kepada tetangga terdekat serta melaporkannya kepada Ketua RT dan RW setempat sebagai bentuk pemberitahuan kepada lingkungan.
Rully menambahkan, izin tersebut juga dibuat secara tertulis dan ditandatangani langsung oleh Ketua RT dan Ketua RW, sebagai bukti bahwa kegiatan perbaikan rumah telah diketahui oleh lingkungan setempat.
“Renovasi yang dilakukan hanya perbaikan kayu lapuk pada rumah lama. Tidak ada penambahan bangunan. Tetapi warga justru dipanggil sampai tiga kali dalam waktu yang berdekatan,” ujar A. Bahrul BD (Rully).
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah terjadi kasus serupa di lingkungan yang sama. Dalam kasus tersebut, menurut Rully, seorang warga yang melakukan pembangunan rumah disebut harus mengeluarkan biaya perizinan hingga sekitar Rp60 juta.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Camat Jatinegara, Ompu Mochamad T, menyampaikan bahwa pihak kecamatan sebenarnya sudah beberapa kali menerima laporan terkait persoalan serupa. Namun menurutnya, kecamatan memiliki keterbatasan kewenangan karena unit Citata memiliki jalur koordinasi tersendiri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Laporan seperti ini sudah beberapa kali kami dengar. Namun kecamatan tidak bisa langsung mengambil tindakan karena Citata memiliki jalur koordinasi tersendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Citata di kantor kecamatan hanya sebatas penggunaan ruang kerja karena berada di wilayah yang sama.
“Karena satu wilayah kerja, Citata diberikan ruang di kantor kecamatan, tepatnya di lantai tiga. Tetapi secara struktural mereka memiliki koordinasi sendiri,” jelasnya.
Wakil Camat juga berjanji akan menyampaikan laporan tersebut kepada Camat Jatinegara agar mendapat perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut.
Usai pertemuan tersebut, Rully kemudian mendatangi kantor Citata yang berada di lantai tiga Gedung Kecamatan Jatinegara untuk meminta penjelasan langsung.
Namun ia tidak dapat menemui Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kecamatan Jatinegara, Nurhidayat Budi H, karena yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dinas di luar kantor.
Di kantor tersebut, Rully hanya ditemui oleh seorang staf Citata bernama Eko. Dalam pertemuan singkat itu, Eko disebut tidak dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan yang diajukan oleh Rully mengenai pemanggilan warga tersebut.
“Kami datang untuk meminta penjelasan langsung, tetapi Kepala Citata tidak berada di tempat. Staf yang menemui kami juga tidak bisa memberikan keterangan terkait masalah ini,” kata Rully.
Keluhan yang sama juga disampaikan Rully saat mendatangi Kantor Kelurahan Cipinang Muara. Dalam pertemuan tersebut, ia bertemu dengan Sekretaris Lurah Cipinang Muara, Melly Yanti.
Menurut Rully, Sekretrais Lurah menyampaikan hal yang senada dengan pihak kecamatan, yakni bahwa kelurahan tidak memiliki kewenangan langsung terhadap unit Citata karena dinas tersebut memiliki jalur koordinasi tersendiri dalam struktur pemerintahan daerah.
Rully berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai aturan renovasi rumah bagi warga serta memastikan tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat dalam proses administrasi renovasi rumah.
“Kami hanya ingin ada kepastian aturan bagi warga. Kalau memang ada prosedur perizinan, tentu warga siap mengikuti. Tetapi jangan sampai warga bingung menghadapi proses yang tidak jelas,” ujarnya.
Rully juga menegaskan bahwa apabila persoalan tersebut tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada penyelesaian yang jelas, pihaknya bersama warga akan terus menindaklanjuti laporan tersebut ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi.
“Kalau hal ini tidak ditanggapi dengan baik dan tidak diselesaikan, maka kami perangkat RW 09 bersama warga akan terus menindaklanjuti ke jenjang yang lebih tinggi, karena ini sudah menjadi keresahan warga,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Citata Kecamatan Jatinegara belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.
