PADI Soroti Proses Banding Perkara Togar Situmorang

Edi Prastio minta Komisi III DPR RI dan Komisi Yudisial kawal banding perkara Togar Situmorang

Alam

- Penulis

Selasa, 28 April 2026 - 17:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, DETIKBERITA.CO.ID –

Ketua Umum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia (PADI), Edi Prastio, SH, MH, CLA, menyoroti proses hukum lanjutan berupa banding dalam perkara yang menjerat DR. Togar Situmorang, SH, MH.

Pernyataan itu disampaikan menyusul putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan penjara terhadap Togar Situmorang dalam perkara dugaan penipuan. Tim kuasa hukum terdakwa diketahui telah menyatakan akan menempuh upaya hukum banding.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Edi Prastio menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme negara hukum. Namun, ia meminta agar tahapan banding dilakukan secara objektif, profesional, dan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kami meminta perhatian dan pengawalan dari Komisi III DPR RI serta Komisi Yudisial agar proses banding berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan,” ujar Edi Prastio dalam keterangannya, Selasa.

Menurutnya, profesi advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum bersama aparat penegak hukum lainnya. Karena itu, semua pihak diminta menjaga marwah profesi dan institusi hukum.

“Jangan sampai sesama penegak hukum saling menjatuhkan martabat penegak hukum. Semua pihak harus menempatkan hukum sebagai sarana mencari keadilan, bukan arena saling merendahkan profesi maupun lembaga,” tegasnya.

Ia juga menilai upaya hukum banding merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Oleh sebab itu, ruang koreksi melalui pengadilan tingkat lebih tinggi harus dipandang sebagai bagian dari pencarian keadilan, bukan semata-mata formalitas prosedural.

Baca Juga:  Pedoman Iklan dan Konten Bersponsor (Native Advertising): Menjaga Batas Tegas antara Informasi dan Promosi

Sementara itu, sejumlah kalangan hukum menilai hasil banding nantinya dapat berupa penguatan putusan, pengurangan hukuman, perubahan amar, atau putusan lain sesuai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi.

PADI berharap seluruh pihak menahan diri dari opini yang dapat memengaruhi independensi peradilan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada mekanisme yang berlaku.

Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM
JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme
Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.
Diduga Salah Sasaran, Operasi Narkoba di Jakarta Timur Diprotes Warga
Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN
Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat
FPRRI Desak Prabowo Pilih Cawapres Berjiwa Nasionalis, Bukan Sekadar Loyalis Politik
Usai BAP Tambahan di Polres Bogor, Heri Pras dan Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Rencana Kekerasan
Berita ini 27 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:52 WIB

TRANSFORMASI DIGITAL MENUNTUT ETIKA, MORALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM

Minggu, 22 November 2026 - 16:14 WIB

JATMAN DKI Nilai Tasawuf Penting untuk Membentengi Masyarakat Metropolitan dari Sekularisme

Minggu, 22 November 2026 - 09:56 WIB

Mufti Mubarok Kadin Hadir di Rakernas ke 3 Milad ke 6 Mio Indonesia.

Sabtu, 21 November 2026 - 17:14 WIB

Kuasa Hukum Samsuri Minta 2 Saksi Dijadikan Tersangka dalam Sidang Perusakan Kebun Karet PTPN

Sabtu, 21 November 2026 - 14:24 WIB

Dudung Abdurachman: Jangan Mau Diadu Domba, Kekayaan SDA Harus Dinikmati Rakyat

Berita Terbaru