Konawe Selatan – Tim Hukum Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa Konawe Selatan melontarkan bantahan keras terhadap pemberitaan yang menyebut adanya tekanan dari pihak kampus terhadap mahasiswi yang dikaitkan dalam dugaan kasus pelecehan.
Ketua Tim Hukum IAI Rawa Aopa, Aminudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa informasi tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lingkungan kampus.
“Isu adanya tekanan itu tidak benar. Itu narasi yang dibangun tanpa fakta yang utuh. Aktivitas akademik yang bersangkutan berjalan normal seperti mahasiswa lainnya,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun bukti konkret yang menunjukkan adanya intervensi terhadap hak pendidikan mahasiswi tersebut.
“Kalau memang ada tekanan, tentu akan terlihat pada aktivitas akademik atau hak yang diterima. Faktanya tidak demikian,” ujarnya.
Sebagai bukti nyata, Aminudin mengungkapkan bahwa mahasiswi yang dimaksud masih aktif menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga saat ini.
“Perlu kami tegaskan, yang bersangkutan masih menerima KIP Kuliah. Ini fakta yang tidak bisa dibantah dan menunjukkan bahwa hak akademiknya tetap berjalan tanpa gangguan,” jelasnya.
Menurutnya, keberlangsungan beasiswa tersebut menjadi indikator kuat bahwa tidak ada tindakan yang menghambat atau merugikan mahasiswa dari pihak kampus.
Tim Hukum juga menilai pemberitaan terkait dugaan tekanan tersebut sebagai informasi yang tidak utuh dan cenderung menggiring opini publik.
“Kami melihat ada upaya membentuk persepsi seolah-olah terjadi tekanan, padahal faktanya tidak demikian. Ini berbahaya jika terus dibiarkan,” tegas Aminudin.
Ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak berbasis fakta dapat berdampak hukum.
“Kami mengimbau semua pihak untuk berhati-hati. Menyampaikan informasi tanpa dasar yang jelas dapat berimplikasi hukum,” tambahnya.
Pihak kampus, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga hak seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi.
“Kampus memastikan tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun. Semua mahasiswa memiliki hak yang sama dalam menjalankan aktivitas akademik,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Tim Hukum menyatakan tengah mencermati perkembangan informasi yang beredar dan membuka kemungkinan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dinilai menyebarkan informasi yang merugikan.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang terus menyebarkan informasi yang tidak benar. Semua akan kami kaji secara hukum,” tutupnya.
- Dugaan Korupsi PSR Kolaka Tahun Anggaran 2021 RP. 7,5 Miliar, Jangkar Nusantara Gelar Aksi di Kendari Desak BK DPRD dan Gerindra Sultra Sanksi AA* - 06/08/2026
- Mahasiswa Sultra Desak Penahanan Anton Timbang - 05/08/2026
- GARPEM Sultra Soroti Dugaan Dampak Aktivitas PT Ceria Nugraha Indotama, Warga Keluhkan Debu dan Polusi, Desak Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi Terpadu - 05/08/2026
