Bombana – Ketua Caretaker KNPI Bombana, Aksan Setiawan, mengecam dugaan tindakan represif dan arogansi yang dilakukan Kapolres Bombana saat melakukan pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Kabupaten Bombana.
Menurut Aksan Setiawan, mahasiswa yang turun ke jalan sedang menyampaikan aspirasi dan kritik sebagai bagian dari hak demokratis yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, aparat kepolisian dinilai seharusnya mengedepankan pendekatan yang persuasif, edukatif, dan humanis dalam mengawal jalannya aksi.
”Apapun alasannya, tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, terlebih jika dilakukan oleh seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamanan aksi harus dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Aksan Setiawan dalam keterangannya.
Ia menyayangkan dugaan tindakan yang terjadi saat pengamanan demonstrasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, Polri sebagai institusi yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat harus mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan warga, termasuk kalangan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Lebih lanjut, KNPI Bombana menegaskan bahwa setiap bentuk pengamanan aksi unjuk rasa harus tetap menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Atas dasar itu, KNPI Bombana meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Bombana. Selain itu, pihaknya juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur dalam pengamanan aksi tersebut.
“Kami meminta Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi terhadap Kapolres Bombana. Kami juga meminta Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Aksan.
KNPI Bombana berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat terjalin dengan baik melalui pendekatan dialogis serta penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Mahasiswa-Aktivis Desak Kejati Sultra Usut Dugaan Galian Batu untuk Pembangunan Jetty PT IPIP - 11/08/2026
- Hampir Sebulan Pascapenggeledahan, Wakil Bupati Kolaka Muncul Dilantik sebagai Ketua KONI, GARPEM Pertanyakan Perkembangan Penyidikan Kejati Sultra - 11/08/2026
- Aliansi Jaringan Anti Korupsi Nusantara (JANGKAR NUSANTARA) Kembali Menggelar Aksi Jilid II Untuk Mengawal Penanganan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Kolaka. - 11/08/2026
