Jakarta – Berdasarkan pengamatan lapangan dan kajian internal yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Pusat-Utara, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak dapat dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan struktural yang memiliki implikasi multidimensi—ekonomi, sosial, hingga politik—terhadap masyarakat, khususnya dalam stabilitas harga sembako di Indonesia.
Dalam analisisnya, HMI menilai bahwa pemerintah cenderung menggunakan pendekatan market adjustment dalam menentukan harga BBM non-subsidi, yang secara teoritis memang tidak langsung menyasar kelompok masyarakat bawah. Namun, dalam praktiknya, struktur distribusi logistik nasional yang masih sangat bergantung pada biaya transportasi berbasis energi fosil menyebabkan adanya transmission effect yang bersifat laten. Efek ini muncul secara bertahap melalui kenaikan ongkos distribusi, yang kemudian diinternalisasi oleh pelaku usaha dalam bentuk penyesuaian harga barang kebutuhan pokok.
Lebih jauh, HMI mengidentifikasi adanya potensi asymmetric information di tingkat pasar. Ketika harga BBM non-subsidi naik, pelaku pasar cenderung merespons secara berlebihan (overreaction) dengan menaikkan harga sembako sebelum dampak riil benar-benar terjadi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan distribusi dan tidak meratanya informasi harga di tingkat konsumen. Akibatnya, masyarakat berhadapan dengan kenaikan harga yang tidak sepenuhnya rasional secara ekonomi, tetapi dipengaruhi oleh ekspektasi dan spekulasi pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sisi politik ekonomi, HMI melihat kebijakan ini berada dalam dilema antara menjaga kredibilitas fiskal negara dan mempertahankan stabilitas sosial. Pemerintah berupaya menghindari beban subsidi yang membengkak, namun di sisi lain harus menghadapi risiko penurunan daya beli masyarakat yang dapat berimplikasi pada meningkatnya ketidakpuasan publik. Dalam konteks ini, kenaikan harga sembako meskipun tidak selalu signifikan memiliki efek psikologis yang kuat dalam membentuk opini publik terhadap kinerja pemerintah.
HMI juga menyoroti bahwa momentum kebijakan ini beririsan dengan dinamika politik nasional, di mana isu ekonomi kerakyatan menjadi komoditas strategis dalam kontestasi narasi. Kenaikan BBM non-subsidi berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai aktor politik untuk membangun legitimasi maupun delegitimasi, tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, isu sembako tidak lagi sekadar persoalan distribusi barang, tetapi telah bergeser menjadi simbol kesejahteraan dan keadilan sosial.
Dalam rekomendasinya, HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara mendorong pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga melalui intervensi jangka pendek seperti operasi pasar, tetapi juga melakukan reformasi struktural dalam sistem distribusi pangan. Transparansi data harga, penguatan peran lembaga pengawas, serta optimalisasi subsidi yang tepat sasaran dinilai sebagai langkah penting untuk meminimalisir distorsi pasar.
Sebagai penutup, HMI menegaskan bahwa kenaikan BBM non-subsidi harus dipandang secara komprehensif. Tanpa pengelolaan kebijakan yang sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, efek berantai terhadap harga sembako berpotensi menjadi pemicu instabilitas yang lebih luas tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam tatanan politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Diduga Langgar Aturan Tambang ,Kementrian ESDM Bekukan dan Evaluasi RKAB PT. Akar Mas International - 05/06/2026
- KNPI Bombana Kecam Dugaan Tindakan Represif Kapolres Saat Pengamanan Aksi Mahasiswa - 05/06/2026
- Demi Hukum dan Rakyat, Pemerintah Diminta Tak Ragu Cabut Perizinan PT. WIN di Konsel. - 04/06/2026
