Jakarta, 7 Mei 2026 – Pergerakan Mahasiswa Keadilan Sulawesi Tenggara (PMK) Sultra, menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi barang bukti yang diduga melibatkan sejumlah oknum Polres Baubau dalam penanganan kasus pencurian di Kota Baubau.
Dalam aksi tersebut, Ismail Ode menilai dugaan tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan memperburuk tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dugaan adanya permintaan uang kepada korban dengan dalih biaya operasional penangkapan dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan yang tidak dapat ditoleransi.
Orator aksi, Ismail Ode, menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara terbuka dan tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan internal semata. Menurutnya, dugaan pemerasan dan pungli tersebut tidak hanya disanksi etik, tetapi juga dijatuhi sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai ketentuan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendesak Mabes Polri turun langsung mengusut tuntas dugaan pemerasan dan manipulasi barang bukti yang terjadi di Polres Baubau. Kami juga menuntut agar oknum polres tersebut dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai sesuai PP No. 1 tahun 2003. ,” tegasnya dalam orasi.
Selain itu, Pergerakan Mahasiswa Keadilan Sulawesi Tenggara juga mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Baubau karena diduga lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya serta diduga membiarkan perkara tersebut berlarut tanpa penyelesaian yang jelas dan transparan. Aliansi tersebut menilai lambannya penanganan kasus tersebut semakin menimbulkan kecurigaan publik terhadap komitmen Polres Baubau dalam menindak dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat internalnya sendiri.
“Kami juga menduga Kapolres Baubau lalai dalam mengawasi anggotanya hingga persoalan ini terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas dan transparan. Oleh karena itu, kami mendesak Kapolri segera mencopot Kapolres Baubau dan mengambil alih penanganan kasus ini agar proses hukum berjalan secara objektif dan tanpa tebang pilih,” tegasnya saat menyampaikan orasi.
Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh pihak yang diduga terlibat diproses secara transparan, adil, dan sesuai hukum yang berlaku.
“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan oleh Mabes Polri maka kami akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang banyak sampai kasus ini terselesaikan secara transparan dan adil”, tutup Ismail Ode.
- DPD GMN Sultra Desak KPKNL Kendari Tunda Lelang Aset Umar Samiun, Soroti Dugaan Maladministrasi dan Penetapan Nilai Limit - 16/07/2026
- FPPMMT Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan Syabandar Menui Kepulauan Pasca Tenggelamnya Kapal di Perairan Samarengga-Koikoila - 15/07/2026
- DPD GMN Sultra Desak Kejati Sultra Bongkar Dugaan Mafia Izin Crossing Tambang, Minta Gubernur Copot Kadis DP3APPKB Inisial RJ - 14/07/2026
