JAKARTA, DETIKBERITA.CO.ID —
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) yang menyeret nama Wakil Menteri IMIPAS, Silmy Karim, menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil.
Ketua Umum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia (PADI), Edi Prastio, SH, MH, CLA, menyampaikan rasa prihatin dan penyesalannya atas kasus yang dinilai telah mencoreng nama baik institusi kementerian tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Edi Prastio, peristiwa OTT KPK yang terjadi di lingkungan IMIPAS menjadi tamparan keras bagi kementerian yang saat ini dipimpin Komjen Pol (Purn) Agus Andrianto, sosok yang dikenal tegas, santun, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas negara.
“PADI sangat menyayangkan adanya OTT KPK di institusi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melibatkan Wakil Menteri IMIPAS Silmy Karim. Hal tersebut menjadi tamparan keras bagi kementerian yang dipimpin Komjen Pol (Purn) Agus Andrianto, yang jelas beliau merupakan sosok tegas, santun, dan berintegritas,” ujar Edi Prastio kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak hanya berdampak terhadap citra individu yang terlibat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi IMIPAS secara keseluruhan.
“Peristiwa ini tentu membuat kami prihatin karena dapat mencoreng nama baik kementerian dan pimpinan yang selama ini berupaya membangun kepercayaan publik serta reformasi birokrasi di lingkungan IMIPAS,” tambahnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap institusi negara, PADI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah dan kehormatan Kementerian IMIPAS melalui gerakan moral bertajuk #SaveIMIPAS.
“Atas kejadian tersebut, PADI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengadakan gerakan #SaveIMIPAS sebagai bentuk dukungan moral agar institusi ini tetap kuat, bersih, dan dipercaya masyarakat,” tegas Bung Prastio.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dalam perkembangan kasus tersebut, nama Wakil Menteri IMIPAS Silmy Karim ikut terseret dan telah menjalani proses pemeriksaan oleh KPK.
Kasus ini menjadi perhatian publik nasional karena terjadi di tengah upaya pemerintah memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal di lembaga pelayanan publik, khususnya di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan.
Berbagai pihak kini mendorong agar proses hukum berjalan transparan dan profesional, sekaligus memastikan reformasi kelembagaan di lingkungan IMIPAS tetap berjalan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
