Detikberita, Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukuhkan Dr. Wahyu Puji Nugraheni, S.K.M., M.Kes., sebagai Profesor Riset bidang Pembiayaan Kesehatan dalam Sidang Terbuka Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang digelar di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk Optimalisasi Kemitraan Pemerintah dengan Swasta dalam Mempercepat Ekuitas Akses Layanan Kesehatan di Indonesia, Prof Wahyu menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, terluar, dan kepulauan.
Menurutnya, luasnya wilayah Indonesia dengan lebih dari 13 ribu pulau menjadi tantangan besar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata. Di sisi lain, keterbatasan anggaran kesehatan dari pemerintah membuat diperlukan terobosan pembiayaan agar akses kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Masih banyak wilayah rural, terpencil, dan terluar yang belum memiliki akses kesehatan yang memadai. Keterbatasan pembiayaan kesehatan dari pemerintah membuat kita harus melahirkan terobosan, salah satunya melalui pola kemitraan yang kuat dengan sektor swasta,” ujar Prof Wahyu.
Ia menjelaskan, kemitraan pemerintah dan swasta dapat diwujudkan melalui percepatan digitalisasi sistem kesehatan, pembangunan infrastruktur layanan kesehatan, hingga dukungan pembiayaan operasional fasilitas kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkendala faktor geografis.
Prof Wahyu juga mengapresiasi capaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Menurutnya, tingkat kepesertaan JKN yang telah mencapai hampir 98 persen merupakan pencapaian besar dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya cakupan kepesertaan belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan fasilitas kesehatan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Secara administrasi JKN, cakupan kita sudah luar biasa, hampir 98 persen rakyat memiliki kartu. Namun persoalan mendasarnya adalah ketika masyarakat di daerah terpencil ingin memanfaatkan kartu tersebut, fasilitas kesehatan dasarnya belum tersedia atau masih sangat terbatas,” katanya.
Karena itu, ia menilai kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu terus diperkuat untuk mempercepat penyediaan fasilitas kesehatan dasar di wilayah yang masih minim layanan. Dengan demikian, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang setara dapat benar-benar terwujud di seluruh Indonesia.
Prof Wahyu berharap kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu solusi dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan nasional, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, tanpa dibatasi kondisi geografis maupun keterbatasan infrastruktur. (L)
