Jakarta, 23 April 2026 – Sorotan terhadap kinerja aparat teritorial kembali mencuat, khususnya terkait tanggung jawab pembinaan dan pengawasan anggota di tingkat komando kewilayahan. Hal ini memicu desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Dandim 1417 Kendari dan Dandim Konawe Utara.
Egit Setiawan, menilai bahwa sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan tidak dapat dilepaskan dari peran pimpinan wilayah dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pimpinan TNI Angkatan Darat.
“Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Jika terbukti terdapat kelalaian dalam pembinaan yang berdampak pada pelanggaran, maka langkah tegas termasuk pencopotan jabatan perlu dipertimbangkan,” ujar Egit dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata bentuk kritik, melainkan upaya menjaga profesionalisme, disiplin, serta nama baik institusi TNI di mata publik. Kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab dinilai menjadi kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran di internal.
Selain itu, Egit juga mendorong agar sistem pengawasan internal diperkuat serta proses penegakan aturan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara adil dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Dengan adanya desakan ini, diharapkan pimpinan TNI dapat mengambil langkah cepat dan tepat guna menjaga integritas institusi serta meningkatkan kepercayaan publik.
- DPD GMN Sultra Desak KPKNL Kendari Tunda Lelang Aset Umar Samiun, Soroti Dugaan Maladministrasi dan Penetapan Nilai Limit - 16/07/2026
- FPPMMT Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan Syabandar Menui Kepulauan Pasca Tenggelamnya Kapal di Perairan Samarengga-Koikoila - 15/07/2026
- DPD GMN Sultra Desak Kejati Sultra Bongkar Dugaan Mafia Izin Crossing Tambang, Minta Gubernur Copot Kadis DP3APPKB Inisial RJ - 14/07/2026
