Selain itu, mereka juga menyoroti dampak langsung terhadap masyarakat petani yang hingga kini belum merasakan manfaat maksimal dari pembangunan irigasi tersebut.
“Akibat dugaan penyimpangan ini, masyarakat petani dirugikan karena jaringan irigasi tidak berfungsi optimal. Ini jelas merugikan negara sekaligus menghambat produktivitas pertanian,” tegas muh.supril
PB HAM SULTRA juga meminta aparat penegak hukum, baik komisi pemberantasan korupsi RI maupun kejaksaan agung RI, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk melakukan aksi demonstrasi jilid 2 jika tidak ada respon serius dari pemerintah pusat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada tindakan konkret, kami akan melakukan aksi besar-besaran jilid 2 di kementerian PUPR RI sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar serius menangani persoalan ini,” tutupnya.
- PB HAM SULTRA Desak Kementerian PUPR RI Copot Kepala BWS IV Kendari dan Satker OP Terkait Dugaan Korupsi Irigasi Konawe T.A 2025 - 17/04/2026
- HMKSI Guncang Dugaan Pelecehan di IAI Rawa Aopa: Hentikan Budaya Tutup Mulut, Hukum Harus Jalan! - 17/04/2026
- Bareskrim Polri di Minta Periksa Kepala Syahbandar Konut, Dalam Kasus PT. Masempo Dalle - 17/04/2026
Halaman : 1 2
