Oleh: Nandan Limakrisna*
Setiap kali muncul dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan pemerintah, perhatian publik biasanya langsung tertuju kepada penyedia barang dan jasa.
Tidak jarang, setelah proses pemeriksaan berlangsung, muncul pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, ada pertanyaan penting yang patut direnungkan bersama: mengapa persoalan kewajaran harga baru menjadi perdebatan setelah transaksi terjadi dan anggaran telah dibelanjakan?
Dalam sistem pengadaan yang ideal, pencegahan seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan penindakan setelah kejadian.
Pemerintah, sebagai pengelola keuangan negara, memiliki tanggung jawab untuk menjaga setiap rupiah uang rakyat.
Karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan perencanaan kebutuhan, survei pasar, analisis harga, evaluasi spesifikasi, serta negosiasi yang memadai sebelum keputusan pembelian dilakukan.
Di sisi lain, penyedia barang dan jasa adalah pelaku usaha yang secara sah menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Dalam mekanisme pasar, setiap penyedia berhak menawarkan harga sesuai perhitungan biaya, risiko usaha, kualitas produk, dan margin keuntungan yang dianggap layak.
Tidak ada aturan ekonomi yang melarang penyedia menawarkan harga tinggi. Yang menentukan diterima atau tidaknya harga tersebut adalah pembeli.
Karena itu, ketika suatu barang akhirnya dibeli oleh pemerintah, sesungguhnya telah terjadi kesepakatan antara pihak yang menawarkan dan pihak yang menyetujui pembelian.
Apabila kemudian muncul pertanyaan mengenai kewajaran harga, maka evaluasi seharusnya tidak hanya diarahkan kepada penyedia, tetapi juga kepada proses pengambilan keputusan yang terjadi sebelum kontrak ditandatangani.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah:
- Apakah telah dilakukan survei harga pasar secara memadai?
- Apakah telah tersedia pembanding dari penyedia lain?
- Apakah telah dilakukan negosiasi harga secara optimal?
- Apakah spesifikasi barang sudah dirumuskan dengan jelas?
- Apakah terdapat mekanisme pengendalian internal yang berjalan dengan baik?
Jika seluruh proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan terdokumentasi dengan baik, maka risiko terjadinya perbedaan persepsi mengenai kewajaran harga akan jauh lebih kecil.
Tentu saja, apabila ditemukan adanya manipulasi data, rekayasa spesifikasi, persekongkolan, suap, atau tindakan melawan hukum lainnya, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas.
Namun, dalam kasus-kasus yang lebih banyak berkaitan dengan perdebatan mengenai kewajaran harga, pendekatan perbaikan sistem dan penguatan tata kelola sering kali lebih bermanfaat daripada sekadar mencari kambing hitam setelah masalah terjadi.
Pada akhirnya, tujuan utama pengadaan pemerintah bukanlah mencari harga termurah, melainkan memperoleh manfaat terbaik bagi masyarakat dengan tetap menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara.
Oleh karena itu, penguatan proses perencanaan, survei pasar, dan negosiasi sejak awal merupakan langkah yang jauh lebih efektif daripada menunggu munculnya polemik setelah transaksi selesai dilakukan.
Masyarakat membutuhkan sistem yang mampu mencegah kerugian negara sejak awal, bukan hanya sistem yang sibuk mencari pihak yang disalahkan setelah masalah terjadi.
Negara yang kuat adalah negara yang mampu membangun tata kelola yang baik, sehingga kesalahan dapat dicegah sebelum menjadi perkara hukum.
*) Nandan Limakrisna adalah Guru Besar Ilmu Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI (UPI YAI) yang menaruh perhatian pada kajian strategi bisnis, pemasaran, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Ia aktif menulis dan memberikan pemikiran mengenai pemberdayaan UMKM, model bisnis kolaboratif, dan penguatan ekonomi rakyat. Melalui berbagai tulisan dan forum akademik, ia juga memperkenalkan konsep Snowball Business Model (SBM) sebagai pendekatan pengembangan ekosistem ekonomi komunitas. Pemikirannya banyak menyoroti pentingnya sinergi antara industrialisasi nasional dan ekonomi rakyat dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
