BANDUNG, DETIKBERITA.CO.ID –
Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menegaskan komitmennya memprioritaskan pelayanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030, Jumat (23/10/2026).
Asep menyatakan, pemerintah daerah akan melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan dengan mengusung visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Namun, ia menekankan perlunya penentuan skala prioritas, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu fokus utamanya adalah memastikan masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep seusai pelantikan di Bandung.
Target 2027, Warga Bekasi Berobat Tanpa Terbebani Biaya
Sebagai seorang dokter, Asep menaruh perhatian besar terhadap akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia menargetkan mulai 2027, warga yang membutuhkan pengobatan dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala persoalan biaya, sesuai cakupan dan ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengupayakan percepatan pemulihan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Menurut Asep, status tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.
“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.
Asep menegaskan, kemudahan pelayanan kesehatan harus dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat fasilitas kesehatan terdekat, seperti puskesmas dan klinik.
Karena itu, pemerintah daerah akan berupaya memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat aktif agar warga dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka datang ke puskesmas ataupun klinik terdekat harus bisa dilayani. Karena itu, KIS atau BPJS-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu agar masyarakat bisa berobat,” ungkapnya.
Penertiban Bangunan Liar Harus Mengedepankan Pendekatan Humanis
Selain sektor kesehatan dan infrastruktur, Asep juga menyoroti penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar (bangli).
Ia menilai pemerintah daerah perlu bersikap tegas dalam menjalankan kebijakan penataan wilayah. Namun, ketegasan tersebut harus diimbangi dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, pendekatan persuasif perlu dikedepankan sebelum pemerintah mengambil langkah penertiban.
“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tetapi tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” jelasnya.
Asep menegaskan, penertiban bangunan liar tidak boleh mengabaikan nasib masyarakat yang terdampak. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan mengupayakan solusi agar warga tidak kehilangan tempat tinggal tanpa kejelasan.
Ia mengaku tidak ingin kebijakan penertiban justru menimbulkan persoalan baru yang pada akhirnya menjadi beban pemerintah daerah.
“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” tuturnya.
DPRD Bekasi Tekankan Infrastruktur Dasar dan Penataan Wilayah
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif.
Ade berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik sehingga program pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan Dr. Asep yang mendapatkan amanah untuk memimpin Bekasi pada sisa masa jabatan ini diberikan kesehatan dan kemampuan, serta bisa menyukseskan visi pembangunan yang kita lanjutkan,” kata Ade Sukron.
Ia menilai berbagai masukan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat dalam pelantikan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Bekasi.
Menurut Ade, perencanaan pembangunan harus disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.
Beberapa sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian meliputi penataan wilayah, pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan di puskesmas.
“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi Dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujarnya.
DPRD Dorong Sinkronisasi Program dengan Dinas Terkait
Ade menambahkan, DPRD Kabupaten Bekasi mendukung penguatan pembangunan infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Ia berharap arahan Gubernur Jawa Barat dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan sinkronisasi program antara kepala daerah, DPRD, serta perangkat daerah terkait.
Dengan demikian, berbagai catatan mengenai kebutuhan pembangunan dapat diterjemahkan menjadi program kerja yang jelas, terukur, dan sesuai dengan skala prioritas daerah.
“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nantinya, kami akan meminta agar catatan-catatan tersebut disinkronkan dan didetailkan secara teknis bersama dinas terkait sehingga menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya.
Pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kesinambungan pembangunan daerah. Pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, pendidikan, dan penataan wilayah menjadi sejumlah agenda yang membutuhkan koordinasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi.
- Dilantik Jadi Bupati Definitif, Asep Surya Atmaja Prioritaskan Kesehatan Gratis dan Infrastruktur Bekasi - 23/10/2026
- Kabupaten Bekasi Makin Terang, Dishub Pasang Ribuan PJU di Berbagai Wilayah - 18/09/2026
- Pemkab Bekasi Beri Penghargaan Lima Perusahaan atas Dukungan Rehabilitasi DAS Pasca Penertiban Bangli - 28/08/2026
