Oleh: Jumran, S.IP (Pemerhati Sosial Sultra)
“Penghargaan Tidak Menggantikan Audit: Saatnya Buka Data Produksi Nikel SCM di Konawe”
Konawe hari ini diposisikan sebagai “daerah tambang maju”. Produksi tinggi, investasi deras, aktivitas tambang siang dan malam. Pernyataan resmi pemerintah daerah pun penuh optimisme tentang kontribusi sektor nikel terhadap pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tetapi jangan bangga dulu. Sebab ada satu hal yang belum pernah dijawab secara terbuka dan jujur kepada publik. Apakah seluruh produksi itu benar-benar tercatat?, apakah seluruh royalti benar-benar dibayar?, dan apakah negara dan rakyat menerima sepenuhnya haknya?
Jika tidak, maka yang sedang kita saksikan bukan kemajuan, yang sedang kita saksikan adalah potensi kebocoran fiskal dalam skala besar.
Dan jika pemerintah daerah memilih diam terhadap risiko ini, maka itu bukan lagi kelalaian teknis. Itu adalah tanggung jawab politik dan moral.
Produksi Bergerak Cepat, Pengawasan Terlihat Lambat.
Berdasarkan analisis atas data operasional lapangan, estimasi produksi saprolit dapat mencapai ±44.000 ton per hari. Dalam satu tahun, angka itu setara dengan lebih dari 16 juta ton, dan itu belum termasuk limonit yang diangkut melalui sistem slurry (pipa bubur mineral).
RKAB yang disetujui sebesar 19,3 juta ton.
Jika produksi riil mendekati 21–24 juta ton per tahun, maka ada potensi kelebihan 1,7–4,7 juta ton di luar kuota RKAB.
Estimasi produksi harian dapat mencapai puluhan ribu ton. Dalam hitungan tahunan, angka itu mendekati bahkan berpotensi melampaui RKAB yang disetujui sebesar 19,3 juta ton. Jika realisasi produksi menyentuh 21–24 juta ton per tahun, maka terdapat potensi kelebihan produksi jutaan ton.
Sekali lagi kami ingin bertanya, Apakah kelebihan itu tercatat?, apakah royalti atas kelebihan itu dibayar penuh?, dan apakah Dana Bagi Hasil yang diterima Konawe benar-benar mencerminkan volume riil?
Jika selisih hanya 3 juta ton saja, potensi royalti yang dipertaruhkan bisa sekitar Rp240 miliar per tahun. Jika 5 juta ton, bisa mendekati Rp400 miliar per tahun.
Artinya, dalam dua tahun, nilainya bisa mendekati Rp1 triliun. Itu bukan angka asumsi kosong, itu simulasi fiskal berbasis volume dan tarif konservatif, dan itu adalah adalah uang rakyat.
Sistem Slurry : Ruang Gelap yang Harus Diaudit.
Limonit diangkut melalui sistem pipa slurry, aliran bubur mineral yang tidak kasat mata. Tidak ada truk yang bisa dihitung publik. Tidak ada antrean tonase yang bisa diawasi warga.
Semua bergantung pada flowmeter internal, penghitungan densitas, dan laporan perusahaan. Tanpa audit digital independen dan verifikasi silang, risiko under-reporting selalu ada.
Turunkan kadar 0,2% saja pada jutaan ton produksi, nilai ekonominya bisa bergeser ratusan miliar rupiah. Ini bukan tuduhan terhadap satu pihak. Ini adalah fakta struktural bahwa sistem tertutup selalu menyimpan celah.
Dan jika celah itu tidak diawasi, maka siapa yang bertanggung jawab?
Pemda tidak Boleh Sekedar Menjadi Juru Bicara Investasi.
Pemerintah daerah sering menyampaikan bahwa investasi membawa manfaat: pembangunan, CSR, tenaga kerja. Tetapi tugas pemerintah daerah bukan menjadi humas perusahaan tambang. Tugas moral dan konstitusional Pemda adalah memastikan produksi sesuai RKAB, royalti dibayar penuh, DBH proporsional, dan memastikan tidak ada manipulasi volume atau kadar.
Jika Pemda hanya sibuk menyampaikan narasi manfaat tanpa mendorong audit terbuka, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakannya. Apakah Pemda berdiri di sisi penerimaan negara?, atau berdiri di sisi kenyamanan investasi?
Diam terhadap potensi kebocoran bukan netralitas. Yang pasti, diam adalah sikap politik.
Jika Tidak Ada yang Disembunyikan, Buka Audit Nasional.
- Jangan Bangga Dulu, Konawe Punya Potensi Kebocoran Ratusan Miliar Dari Sektor Nikel - 19/04/2026
- Tim Hukum IAI Rawa Aopa Bantah Isu Tekanan, Tegaskan Proses Akademik Mahasiswi Tetap Berjalan - 19/04/2026
- Mahasiswa IAIN Kendari hanya menjadi penonton layar lebar dalam kasus Andrie yunus, Dimana Presma?? - 18/04/2026
Halaman : 1 2 Selanjutnya
