Seleksi Dirut PDAM Tirta Mangkaluku Diprotes, Mahasiswa Laporkan ke Kemendagri

Apandi Tondowatu

- Penulis

Senin, 11 Mei 2026 - 15:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 11 Mei 2026 – Majelis Perlawanan Rakyat (MPR) Kota Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Senin, 11 Mei 2026. Aksi tersebut dirangkaikan dengan penyampaian laporan pengaduan resmi terkait dugaan kecurangan dan cacat prosedur dalam proses seleksi Direktur Utama PERUMDA PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

Koordinator aksi, Asvin. A, menegaskan bahwa kedatangan MPR Kota Palopo ke Kemendagri merupakan bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik seleksi yang dinilai tidak transparan, sarat kepentingan, dan berpotensi melanggar aturan perundang-undangan. Menurutnya, proses seleksi Direksi PDAM Tirta Mangkaluku telah menimbulkan kegaduhan publik karena muncul indikasi kuat adanya pengondisian terhadap kandidat tertentu sejak awal tahapan seleksi berlangsung.
MPR Kota Palopo menyoroti keputusan Wali Kota Palopo, Naili, yang hanya mengusulkan satu nama tunggal, yakni Steven Hamdani, kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Padahal, sebelumnya publik mengetahui bahwa terdapat tiga nama hasil tahapan wawancara Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang dinilai memenuhi syarat untuk diusulkan secara kolektif, yakni H. Yasir, Andi Siwaru Husain, dan Steven Hamdani.

Berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), Andi Siwaru Husain memperoleh nilai tertinggi sebesar 7,91, disusul H. Yasir dengan nilai 7,90, sementara Steven Hamdani berada di posisi ketiga dengan nilai 7,87. Pada tahapan psikotes, H. Yasir memperoleh rekomendasi “Disarankan”, sedangkan Andi Siwaru Husain dan Steven Hamdani hanya mendapat rekomendasi “Dipertimbangkan”.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun demikian, Wali Kota Palopo justru hanya mengusulkan Steven Hamdani sebagai calon tunggal. Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa hasil seleksi administrasi dan UKK harus menghasilkan paling sedikit tiga dan paling banyak lima calon anggota direksi.

Selain itu, MPR Kota Palopo juga menyoroti persoalan administratif terkait sertifikasi kompetensi. Steven Hamdani diketahui hanya memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Air Minum tingkat Muda. Padahal, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 539/4972/KEUDA tanggal 1 Desember 2020 sebagai penjabaran dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, calon Direksi PDAM diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi tingkat Madya paling lambat 90 hari sebelum pendaftaran.

Baca Juga:  Pengacara Muhammad Ari Pratomo Berharap Dua Terduga Pelaku Pembuat Konten Pornografi di Lingkungan Sekolah Segera Diproses Hukum

Tak hanya itu, MPR Kota Palopo juga menilai adanya dugaan kuat intervensi politik dalam proses seleksi. Mereka menyebut proses tersebut terkesan hanya formalitas administratif untuk meloloskan kandidat tertentu yang telah “disiapkan” sejak awal. Dugaan tersebut semakin menguat karena adanya perlakuan yang dinilai tidak objektif terhadap seluruh kandidat yang mengikuti tahapan seleksi.

“Ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi, tetapi sudah menyangkut integritas tata kelola pemerintahan dan marwah seleksi pejabat publik. Kami menduga ada skenario pengondisian dalam proses seleksi Dirut PDAM Tirta Mangkaluku. Karena itu kami meminta Kemendagri tidak tinggal diam dan segera membatalkan hasil seleksi yang cacat prosedur,” tegas Asvin. A dalam keterangannya.

Dalam laporan resminya ke Kemendagri, MPR Kota Palopo mendesak pemerintah pusat untuk:

1. Membatalkan hasil seleksi Direksi PERUMDA PAM Tirta Mangkaluku yang diduga cacat administrasi dan melanggar regulasi.
2. Menolak segala bentuk intervensi dan dugaan titipan politik dalam proses penentuan direksi PDAM.
3. Melakukan evaluasi total terhadap Panitia Seleksi (Pansel) yang dianggap gagal menjaga objektivitas dan integritas seleksi.
4. Menetapkan keputusan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, dan ketentuan Permendagri yang berlaku.

MPR Kota Palopo menegaskan bahwa aksi di Kemendagri hari ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Dalam waktu dekat, mereka memastikan akan kembali menggelar gelombang aksi besar jilid kedua dengan melibatkan lebih banyak elemen mahasiswa dan masyarakat sebagai bentuk pengawalan serta tekanan publik terhadap laporan yang telah disampaikan.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai Kemendagri mengambil langkah tegas. Jika laporan kami diabaikan, maka gelombang aksi kedua dengan massa yang lebih besar akan kami turunankan sebagai bentuk pressure moral dan pengawasan publik terhadap dugaan praktik seleksi yang mencederai aturan,” tutup Asvin. A.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKBI Gugat Kemenkes Rp131 Miliar, Gedung Hang Jebat Dibongkar Saat Sengketa Berjalan
Menteri Koordinator Pmk Sugiono Bersama Gubernur Banten Andra Soni Salurkan Bantuan Sarana Keterampilan Menulis Di SDN 2 Jambe
BPD KAPMI DKI Jakarta Resmi Dilantik, Hadir KADIN DKI, Pemda DKI dan Utusan Khusus Presiden, Perkuat Sinergi Pengusaha Muda Ibu Kota
39 Tahun Melindungi Keluarga Indonesia, BRI Life Apresiasi Loyalitas Insan Perusahaan
Puncak Perayaan HUT ke-39: BRI Life Boyong 3.000 Pekerja dan Keluarga di Family Gathering TMII
Perkuat Ekonomi Keluarga, GPIB Bersama BBPVP Bekasi Gelar Pelatihan Vokasi Tata Boga
Samsat Kabupaten Bekasi Jaya Terus Tingkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Beroda Dua dan Beroda Empat
Perjuangkan Hak Penghuni, PPPSRS Kalibata City Menangkan Gugatan terhadap PAM Jaya
Berita ini 41 kali dibaca

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 14:41 WIB

PKBI Gugat Kemenkes Rp131 Miliar, Gedung Hang Jebat Dibongkar Saat Sengketa Berjalan

Selasa, 10 November 2026 - 13:19 WIB

Menteri Koordinator Pmk Sugiono Bersama Gubernur Banten Andra Soni Salurkan Bantuan Sarana Keterampilan Menulis Di SDN 2 Jambe

Selasa, 10 November 2026 - 11:50 WIB

BPD KAPMI DKI Jakarta Resmi Dilantik, Hadir KADIN DKI, Pemda DKI dan Utusan Khusus Presiden, Perkuat Sinergi Pengusaha Muda Ibu Kota

Senin, 9 November 2026 - 15:32 WIB

39 Tahun Melindungi Keluarga Indonesia, BRI Life Apresiasi Loyalitas Insan Perusahaan

Senin, 9 November 2026 - 15:27 WIB

Puncak Perayaan HUT ke-39: BRI Life Boyong 3.000 Pekerja dan Keluarga di Family Gathering TMII

Berita Terbaru

Ekonomi & Bisnis

​39 Tahun BRI Life: Perkuat Sinergi, Lindungi Keluarga Indonesia

Selasa, 10 Nov 2026 - 14:42 WIB