JAKARTA, DETIKBERITA.CO.ID —
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan setiap dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menerima alokasi dana sekitar Rp 500 juta per hari. Skema pendanaan tersebut dirancang untuk memastikan operasional layanan berjalan optimal sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan sebagian besar anggaran program tidak disalurkan melalui pemerintah daerah, melainkan langsung ke unit pelaksana di lapangan yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sekitar 93% dana program akan langsung mengalir ke SPPG sebagai pelaksana operasional penyediaan makanan bergizi. Dari total anggaran program yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 268 triliun, diperkirakan sekitar Rp 240 triliun akan beredar di berbagai wilayah Indonesia.
Distribusi dana tersebut, kata Dadan, diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah, mulai dari pengadaan bahan pangan, logistik, hingga penyerapan tenaga kerja.
“Kurang lebih Rp 240 triliun uang beredar,” ujarnya.
Skema belanja langsung ke lapangan
Model distribusi anggaran MBG berbeda dari pola program bantuan konvensional yang biasanya melalui mekanisme transfer pusat ke daerah. Dalam skema ini, negara membiayai langsung operasional dapur layanan gizi yang menjadi pusat produksi dan distribusi makanan.
Pemerintah memposisikan dapur MBG bukan hanya sebagai fasilitas penyedia makanan, tetapi juga sebagai simpul ekonomi lokal. Kebutuhan bahan baku pangan diharapkan diserap dari pemasok sekitar, termasuk petani, peternak, dan pelaku usaha kecil.
Dengan nilai operasional yang besar di tiap dapur, pemerintah menargetkan efek berganda terhadap ekonomi daerah, terutama di sektor pangan dan jasa distribusi.
Program prioritas nasional
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Implementasi program dilakukan secara bertahap dengan pembangunan dan operasional ribuan dapur layanan gizi di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat secara nasional dalam beberapa tahun pelaksanaan.
Selain fokus pada pemenuhan gizi, program ini juga dirancang sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk memperkuat ekonomi domestik melalui belanja negara yang langsung menyentuh sektor riil.
Dampak ekonomi yang diharapkan
Dengan skala anggaran ratusan triliun rupiah dan distribusi dana harian di tingkat operasional, program MBG diproyeksikan menciptakan permintaan besar terhadap bahan pangan, tenaga kerja dapur, distribusi logistik, hingga layanan pendukung lainnya.
Pemerintah menilai peredaran dana tersebut berpotensi memperkuat ekonomi daerah secara merata karena aliran belanja tidak terkonsentrasi di pusat, melainkan tersebar di berbagai wilayah.
Program ini juga dipandang sebagai upaya menggabungkan kebijakan gizi masyarakat dengan strategi pemerataan ekonomi melalui belanja negara langsung di tingkat komunitas.
Dengan desain tersebut, MBG bukan hanya program bantuan pangan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan nasional.
