Jakarta – Kornas Presidium Pemuda Timur mendeklarasikan dukungan agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Deklarasi tersebut dirangkaikan dengan buka puasa bersama, doa lintas agama, serta dialog kebangsaan yang digelar di Warung WOW KWB Jakarta, Rabu (03/03/26).
Kegiatan ini dipimpin oleh Kornas Presidium Pemuda Timur yang juga Direktur Haidar Alwi Institute (HAI), Sandri Rumanama.
Dalam sambutannya, Sandri membuka dengan salam lintas agama dan budaya sebagai simbol keberagaman Indonesia Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Indonesia adalah negara dengan lebih dari 200 bahasa ibu. Kompleksitas ini adalah kekayaan, tetapi juga menuntut kita untuk terus memperkuat persatuan,” ujarnya.
Ia menyapa para pemuda dari Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, hingga Maluku Utara sebagai representasi wajah Indonesia Timur yang majemuk dan dinamis.
Dukungan sebagai Amanat Reformasi
Sandri menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri tetap berada di bawah Presiden sejatinya merupakan amanat reformasi. Menurutnya, secara prinsip tata kelola pemerintahan dan stabilitas keamanan nasional, garis komando kepolisian harus jelas dan tidak terfragmentasi.
“Berbicara soal Polri di bawah Presiden, itu seharusnya tanpa deklarasi pun sudah menjadi tuntutan reformasi. Namun sebagai anak muda, kita tidak boleh kehilangan momentum untuk menyuarakan komitmen kebangsaan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan kerumitan birokrasi dan membuka ruang politisasi sektoral.
“Bayangkan jika kepolisian berada di bawah kementerian. Dengan birokrasi yang kompleks, penanganan kejahatan bisa tersendat dan berpotensi ditarik ke kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Menjaga Demokrasi dan Mencegah Konflik Horizontal
Dalam pandangannya, menjaga Polri tetap berada di bawah Presiden adalah bagian dari upaya menjaga indeks demokrasi Indonesia serta memastikan aparat bekerja profesional dan independen.
Sandri menekankan bahwa stabilitas keamanan sangat penting, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur yang memiliki dinamika sosial tinggi.
“Jika aparat tidak dijaga independensinya, potensi konflik horizontal bisa meningkat—antar kampung, antar kelompok, antar pulau, bahkan antar agama. Itu yang harus kita cegah bersama,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi global yang penuh ketidakpastian dan berpotensi berdampak pada keamanan dalam negeri. Karena itu, menurutnya, pendekatan hukum yang profesional dan sistem komando yang tegas menjadi kebutuhan strategis bangsa.
Momentum Konsolidasi Pemuda Timur
Lebih dari sekadar deklarasi dukungan, acara ini menjadi momentum silaturahmi dan konsolidasi pemuda Indonesia Timur agar tidak terus termarginalkan dalam percaturan nasional.
Sandri mengajak generasi muda Timur untuk aktif berorganisasi, menyampaikan kritik secara konstruktif, serta berkompetisi secara sehat dalam sistem demokrasi.
“Tidak ada perubahan yang lahir semata-mata karena sistem. Perubahan lahir dari kemauan untuk memperbaiki sistem,” tegasnya.
Acara yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan tersebut ditutup dengan doa lintas agama sebagai simbol komitmen bersama menjaga persatuan, reformasi, dan stabilitas nasional.
“Selamat Ramadhan dan selamat menjaga reformasi. Di Timur, perbedaan agama adalah hal yang biasa. Yang luar biasa adalah ketika kita tetap bersatu,” pungkas Sandri.
