Ketua Caretaker KNPI Bombana Apresiasi Aksi Masyarakat, Tegaskan Penegakan Hukum Harus Objektif dan Tidak Dipaksakan

Apandi Tondowatu

- Penulis

Rabu, 22 April 2026 - 19:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Caretaker Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara, Aksan Setiawan, menyampaikan apresiasi atas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Cirauci II di Kabupaten Buton Utara.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan bentuk kepedulian publik terhadap penegakan hukum di daerah.

Kami menghargai dan mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh teman-teman aktivis. Itu adalah bentuk kontrol sosial yang sah dan dijamin dalam sistem demokrasi,” ujar Aksan Setiawan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun demikian, Aksan menegaskan bahwa dalam mendorong penegakan hukum, seluruh pihak harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya asas praduga tak bersalah.

“Kita semua tentu menginginkan keadilan. Tapi keadilan tidak boleh dipaksakan dengan opini atau tekanan. Penetapan tersangka harus berbasis pada alat bukti yang cukup, bukan karena desakan atau persepsi publik semata,” tegasnya.

Terkait dengan belum ditetapkannya pihak tertentu sebagai tersangka dalam kasus tersebut, Aksan meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan yang dapat menyesatkan.

“Kita harus percaya bahwa aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prosedur dan mekanisme yang ada. Jangan sampai kita justru membangun stigma yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum,” tambahnya.

Baca Juga:  Hashim Sebut Penguatan Polhut Tarik Perhatian Prince William

Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang baik bukan hanya soal siapa yang dijadikan tersangka, tetapi bagaimana proses tersebut berjalan secara objektif, transparan,dan dapat dipertanggungjawabkan

“Kalau kita bicara keadilan, maka semua harus ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai ada kesan seolah-olah hukum dipaksakan hanya untuk memenuhi tekanan tertentu. Itu berbahaya bagi sistem hukum kita,” lanjutnya.

Aksan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengawal proses hukum dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab.

“Mari kita kawal bersama, tapi tetap rasional dan tidak terprovokasi. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan keadilan yang sebenar-benarnya,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikberita.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Partai Buruh Dorong UU Ketenagakerjaan Baru yang Inklusif dan Berkeadilan
DPD GMN Sultra Desak KPKNL Kendari Tunda Lelang Aset Umar Samiun, Soroti Dugaan Maladministrasi dan Penetapan Nilai Limit
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Intensifkan Patroli JJOS Cipta Kondisi, Antisipasi Ganguan Kamtibmas
Aktivitas Proyek Kafe di Batam Centre Disorot, Dugaan Penggunaan Tanah Belum Terverifikasi dan Truk Diduga Langgar Arus Lalu Lintas
DPD RI: RUU Daerah Kepulauan Jadi Kunci Sejahterakan Wilayah Terluar Sekaligus Perkuat Pertahanan Negara
Asuransi Bina Dana Arta Optimistis Tumbuh 23 Persen pada 2026
Perpadi Kepri Sambut Baik Langkah Bulog Gandeng Perpadi Olah Cadangan Beras Jadi Beras Medium dan Premium
Bakamla RI Gelar Latihan Menembak di Laut

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: detikdjakartaofficial@gmail.com.

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:40 WIB

Partai Buruh Dorong UU Ketenagakerjaan Baru yang Inklusif dan Berkeadilan

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:10 WIB

DPD GMN Sultra Desak KPKNL Kendari Tunda Lelang Aset Umar Samiun, Soroti Dugaan Maladministrasi dan Penetapan Nilai Limit

Kamis, 16 Juli 2026 - 10:18 WIB

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Intensifkan Patroli JJOS Cipta Kondisi, Antisipasi Ganguan Kamtibmas

Kamis, 16 Juli 2026 - 01:03 WIB

Aktivitas Proyek Kafe di Batam Centre Disorot, Dugaan Penggunaan Tanah Belum Terverifikasi dan Truk Diduga Langgar Arus Lalu Lintas

Kamis, 16 Juli 2026 - 00:48 WIB

DPD RI: RUU Daerah Kepulauan Jadi Kunci Sejahterakan Wilayah Terluar Sekaligus Perkuat Pertahanan Negara

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Lakindo Sulsel Laporkan Dugaan Korupsi dan Gratifikasi Bupati Gowa ke KPK

Kamis, 16 Jul 2026 - 15:52 WIB